Menjelang akhir pemerintahan periode 2019 sampai 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merinci pagu anggaran infrastrukturnya selama sepuluh tahun. Pada 5 Oktober 2024, juru bicara kementerian menyebut pagu periode pertama, 2015 sampai 2019, dan periode kedua, 2020 sampai 2024, untuk empat bidang: sumber daya air Rp171,98 triliun dan Rp236,78 triliun, bina marga Rp246,75 triliun dan Rp324,64 triliun, cipta karya Rp96,35 triliun dan Rp126,93 triliun, serta perumahan Rp45,04 triliun dan Rp49,73 triliun (Republika, 2024b). Pada 18 Oktober 2024, juru bicara yang sama merangkumnya sebagai anggaran hampir Rp1.300 triliun dalam sepuluh tahun (Susanto, 2024).
Capaian fisiknya juga dirinci: 53 dari 61 bendungan yang dibangun telah selesai, 5.999 km jalan baru, 125.904 meter jembatan, 583 jembatan gantung, dan 27.673 meter jalan layang atau lintas bawah. Di bidang perumahan, kementerian mencatat 10,2 juta unit rumah melalui Program Sejuta Rumah (Republika, 2024b). Tulisan ini membaca angka-angka itu dari sisi yang jarang disorot, yaitu keselamatan orang yang membangunnya.
Sumber Data
Kami memakai tiga kelompok sumber. Pertama, rilis Kementerian PUPR tentang pagu dan capaian yang dimuat media nasional (Republika, 2024b; Susanto, 2024). Kedua, data kecelakaan kerja 2023 yang dikutip media, yaitu data Kementerian Ketenagakerjaan dalam pemberitaan ANTARA (Habibah, 2024) dan data BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberitaan Republika (Republika, 2024a). Ketiga, peraturan yang menentukan bagaimana pekerja konstruksi dicatat dan bagaimana biaya keselamatan dianggarkan.
Apa Kata Angkanya
Bila keempat bidang dijumlahkan, pagu periode pertama sekitar Rp560,12 triliun dan periode kedua sekitar Rp738,08 triliun, total sekitar Rp1.298 triliun, sesuai dengan angka hampir Rp1.300 triliun yang disampaikan kementerian (Republika, 2024b; Susanto, 2024). Pagu periode kedua sekitar 32 persen lebih besar dari periode pertama. Bina marga menyerap porsi terbesar, sekitar 44 persen dari total empat bidang, disusul sumber daya air sekitar 31 persen. Perhitungan ini kami lakukan sendiri dari angka yang dirilis.
Sisi keselamatannya jauh lebih samar. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 370.747 kasus kecelakaan kerja pada 2023, dan sekitar 2.965 kasus atau sekitar 0,8 persen berasal dari peserta jasa konstruksi (Habibah, 2024). Sebuah artikel Republika menyebut 360.635 kejadian pada 2023 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dan keterangan foto pada artikel yang sama menyebut konstruksi mengambil porsi 32 persen dari total kecelakaan kerja menurut data BPJS (Republika, 2024a).
Cara Membaca Angka Ini
Pertama, pagu bukan realisasi. Angka Rp1.298 triliun adalah alokasi, bukan belanja yang benar-benar terserap, dan rilisnya tidak menyebut berapa bagian yang mengalir ke pekerjaan fisik di lapangan.
Kedua, angka 0,8 persen dan 32 persen tidak dapat dibandingkan begitu saja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 mengatur program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu di sektor jasa konstruksi. Pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerja harian lepas, borongan, dan kontrak waktu tertentunya (Pasal 2), dan pendaftaran dilakukan dengan formulir pendaftaran proyek paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah kerja terbit (Pasal 3 ayat 3) (Kementerian Ketenagakerjaan [Kemnaker], 2015). Menurut kami, kategori peserta jasa konstruksi kemungkinan besar hanya menghitung pekerja yang didaftarkan melalui skema proyek ini, sedangkan karyawan tetap kontraktor dapat tercatat di segmen peserta penerima upah biasa. Sumber angka 32 persen tidak menjelaskan definisinya. Penjelasan ini adalah interpretasi kami, bukan keterangan resmi BPJS.
Ketiga, kedua total kasus 2023 berbeda sekitar 10 ribu kasus, kemungkinan karena perbedaan sumber atau waktu penarikan data.
Keempat, tidak ada penyebut. Rilis capaian tidak menyebut jumlah jam kerja orang di proyek-proyek tersebut, sehingga tingkat kecelakaan per jam kerja tidak dapat dihitung dari data publik yang kami temukan.
Keterbatasan Data
Kami tidak menemukan data publik yang menghubungkan kecelakaan kerja dengan jenis proyek, nilai kontrak, atau pemilik pekerjaan dalam periode yang sama. Seluruh angka kecelakaan di atas kami peroleh dari pemberitaan media yang mengutip data lembaga, bukan dari tabel resmi yang dapat diunduh, dan audit ketercapaian K3 yang disebut narasumber ANTARA berasal dari 2016 di Jawa Tengah dengan metode yang tidak dijelaskan (Habibah, 2024).
Makna bagi Pemilik Pekerjaan
Karena data nasional belum cukup rinci, pemilik pekerjaan perlu membangun datanya sendiri sejak tender. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi mewajibkan biaya penerapan SMKK dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan pengendalian dalam Rencana Keselamatan Konstruksi (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Kementerian PUPR], 2021). Menurut kami, pemilik pekerjaan juga layak meminta bukti pendaftaran proyek pada program jaminan sosial jasa konstruksi, rekap jam kerja orang, dan laporan kecelakaan serta nyaris celaka dari setiap kontraktor dan subkontraktor, lalu membacanya secara berkala.
Peran Nusa Safety
Nusa Safety dapat membantu pemilik pekerjaan menyusun sistem CSMS dan prakualifikasi kontraktor, menilai penerapannya melalui audit HSE dan CSMS, dan menata pelaporan data keselamatan kontraktor dalam digitalisasi HSE.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- Habibah, A. F. (2024, July 1). DPW PAKKI Jatim dorong manajemen keselamatan kerja konstruksi [East Java PAKKI chapter pushes construction safety management]. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/4176663/dpw-pakki-jatim-dorong-manajemen-keselamatan-kerja-konstruksi
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi [Minister of Manpower Regulation No. 44 of 2015 on work accident and death benefits for casual, piece-rate and fixed-term workers in construction services]. https://pasal.id/peraturan/permen/permenaker-no-44-tahun-2015
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi [Minister of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021 on construction safety management system guidelines]. https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pupr-no-10-tahun-2021
- Republika. (2024a, May 1). Tekan kecelakaan kerja lewat pembangunan budaya K3 [Reducing work accidents by building an OHS culture]. Republika Online. https://news.republika.co.id/berita/scswo8488/tekan-kecelakaan-kerja-lewat-pembangunan-budaya-k3
- Republika. (2024b, October 5). 10 tahun pemerintahan Jokowi, ini daftar anggaran infrastruktur yang telah digelontorkan [Ten years of the Jokowi government: the infrastructure budgets allocated]. Republika Online. https://ekonomi.republika.co.id/berita/skvhf5490/
- Susanto, V. Y. (2024, October 18). 10 tahun pemerintahan Jokowi, anggaran infrastruktur PUPR capai Rp 1.300 triliun [Ten years of the Jokowi government: PUPR infrastructure budget reaches Rp1,300 trillion]. Kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/10-tahun-pemerintahan-jokowi-anggaran-infrastruktur-pupr-capai-rp-1300-triliun
