Omnibus Eropa dan Pemasok

Pada 26 Februari 2025, Komisi Eropa mengadopsi paket usulan penyederhanaan yang disebut Omnibus. Paket ini mencakup pelaporan keberlanjutan, uji tuntas keberlanjutan, Taksonomi Uni Eropa (UE), dan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan (CBAM). Komisi menargetkan pengurangan beban administratif sedikitnya 25 persen, dan sedikitnya 35 persen bagi usaha kecil dan menengah, sampai akhir masa jabatannya, serta memperkirakan penghematan biaya administratif tahunan sekitar €6,3 miliar (European Commission, 2025).

Bagi pemasok Indonesia yang mengekspor ke Eropa atau menjadi bagian rantai pasok perusahaan Eropa, kabar ini mudah dibaca sebagai "ESG Eropa dilonggarkan". Tanya jawab berikut memisahkan apa yang diusulkan, apa yang sudah berlaku, dan apa artinya bagi data keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Apa yang Diusulkan?

Untuk pelaporan keberlanjutan, Komisi mengusulkan agar sekitar 80 persen perusahaan dikeluarkan dari cakupan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), kewajiban pelaporan perusahaan besar tidak membebani perusahaan yang lebih kecil di rantai nilainya, dan kewajiban bagi perusahaan yang semestinya mulai melapor pada 2026 atau 2027 ditunda dua tahun sampai 2028 (European Commission, 2025). Semua ini masih usulan. Komisi sendiri menyebut penghematan tersebut bergantung pada diadopsi dan diterapkannya usulan sebagaimana diajukan.

Apakah CSRD Dihapus?

Tidak. CSRD adalah Directive (EU) 2022/2464 yang ditetapkan pada 14 Desember 2022 dan mengubah sejumlah aturan akuntansi dan audit UE untuk memasukkan pelaporan keberlanjutan perusahaan (European Parliament & Council of the European Union, 2022). Omnibus mengusulkan cakupan yang lebih sempit dan jadwal yang lebih lambat, bukan penghapusan kewajiban bagi perusahaan terbesar.

Bagaimana dengan Uji Tuntas?

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), yaitu Directive (EU) 2024/1760, ditetapkan pada 13 Juni 2024. Direktif ini berlaku, antara lain, bagi perusahaan UE dengan rata-rata lebih dari 1.000 pekerja dan omzet bersih global lebih dari €450 juta. Cakupan rantai kegiatannya meliputi mitra bisnis hulu yang terkait dengan produksi barang perusahaan, termasuk pengadaan, manufaktur, pengangkutan, dan penyimpanan bahan baku. Lampirannya memuat hak atas kondisi kerja yang adil dan layak, termasuk kondisi kerja yang aman dan sehat (European Parliament & Council of the European Union, 2024).

Omnibus mengusulkan agar uji tuntas sistematis difokuskan pada mitra bisnis langsung, penilaian berkala terhadap mitra dilakukan tiap 5 tahun alih-alih tiap tahun, informasi yang boleh diminta dari usaha kecil dan menengah dibatasi, dan penerapan bagi perusahaan terbesar diundur satu tahun menjadi 26 Juli 2028 (European Commission, 2025).

Masihkah Data K3 Diminta?

Menurut kami, ya, terutama bagi pemasok langsung. Usulan untuk memusatkan uji tuntas pada mitra bisnis langsung berarti eksportir yang memasok perusahaan Eropa secara langsung justru tetap berada di pusat perhatian, dan kondisi kerja yang aman dan sehat tetap tercantum dalam lampiran CSDDD.

Banyak pembeli juga memakai standar Global Reporting Initiative (GRI). GRI 403-9 meminta jumlah dan tingkat kematian akibat cedera kerja, cedera berakibat berat, cedera yang tercatat, jenis cedera utama, dan jumlah jam kerja. Data itu diminta untuk pekerja tetap dan juga untuk pekerja bukan karyawan yang pekerjaan atau tempat kerjanya dikendalikan organisasi, misalnya kontraktor, dengan tingkat dihitung per 200.000 atau 1.000.000 jam kerja (Global Sustainability Standards Board [GSSB], 2018). Perusahaan yang tidak mencatat jam kerja kontraktor akan kesulitan menghitungnya.

Bagaimana Kewajiban Domestik?

Kewajiban di dalam negeri tidak bergantung pada Eropa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang berlaku sejak 27 Juli 2017, mengatur penerapan keuangan berkelanjutan termasuk laporan keberlanjutan bagi ketiga kelompok tersebut (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2017). Pemasok yang juga emiten tetap menyusun laporan itu, apa pun hasil pembahasan Omnibus di Eropa.

Apa yang Perlu Disiapkan?

• Samakan definisi kecelakaan, cedera berakibat berat, dan cedera tercatat dengan definisi GRI 403 agar angka dapat dibandingkan.
• Catat jam kerja dan kecelakaan pekerja kontraktor dengan cara yang sama seperti pekerja sendiri.
• Simpan jejak bukti identifikasi bahaya, tindakan perbaikan, dan penutupannya, bukan hanya angka akhir.
• Siapkan satu sumber data yang dapat dipakai untuk kuesioner pembeli, laporan keberlanjutan, dan audit sekaligus.

Keterbatasan tanya jawab ini perlu disebut. Omnibus masih harus dibahas Parlemen Eropa dan Dewan UE, sehingga isi akhirnya belum dapat dipastikan, dan kami tidak menilai bagaimana pembeli tertentu akan menyesuaikan kuesionernya.

Nusa Safety dapat membantu pemasok merapikan data K3 dari lapangan sampai laporan melalui digitalisasi HSE, membangun sistem yang menghasilkan data itu melalui Penerapan SMK3 dan ISO 45001, serta menguji kesiapan pemasok dan kontraktor lewat Audit HSE dan CSMS. Untuk membicarakan kebutuhan perusahaan tertentu, silakan hubungi tim Nusa Safety.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. European Commission. (2025, February 26). Commission simplifies rules on sustainability and EU investments, delivering over €6 billion in administrative relief (Press release IP/25/614). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_614
2. European Parliament & Council of the European Union. (2022). Directive (EU) 2022/2464 of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj
3. European Parliament & Council of the European Union. (2024). Directive (EU) 2024/1760 of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj
4. Global Sustainability Standards Board. (2018). GRI 403: Occupational health and safety 2018. Global Reporting Initiative. https://www.globalreporting.org/pdf.ashx?id=12565
5. Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik [Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the application of sustainable finance for financial services institutions, issuers and public companies]. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx