SISTEM AKTIF · SEN–SAB 08.00–17.00 WIB Instagram LinkedIn

Kesehatan Jiwa Pekerja

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2024 mengangkat tema tempat kerja. Lima pertanyaan tentang kewajiban K3, bukti WHO, dan langkah awal bagi perusahaan.

Oleh M. Reza Huzain, SKM, MKKK 4 menit baca

Office and apartment towers along the Jalan Gatot Subroto corridor in Jakarta, with toll road traffic below in low sunlight
Foto: Wikimedia Commons, Alviansyah Kuswidyatama (CC BY 2.0)
Daftar isi
  1. Apakah Ini Urusan K3?
  2. Apa Bentuk Pengendaliannya?
  3. Apa Kata Bukti Internasional?
  4. Bagaimana Masuk ke Sistem?
  5. Dari Mana Memulai?
  6. Peran Nusa Safety

Minggu, 13 Oktober 2024, Kementerian Kesehatan membuka Pekan Raya Sehat Jiwa di Jakarta sebagai puncak peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh setiap 10 Oktober. Tema tahun ini adalah "Saatnya Prioritaskan Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja". Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan meminta pimpinan perusahaan memberi perhatian kepada staf dan bawahan, termasuk penghargaan kecil atas pekerjaan yang baik, dan meminta pekerja peka bila rekannya berubah, misalnya mulai menyendiri atau tidak lagi ikut makan bersama (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes], 2024).

Tema yang sama diusung Organisasi Kesehatan Dunia. WHO mencatat sekitar 60 persen penduduk dunia bekerja, dan depresi serta kecemasan saja menyebabkan hilangnya sekitar 12 miliar hari kerja setiap tahun (World Health Organization [WHO], 2024). Berikut lima pertanyaan yang sering muncul di tempat kerja setelah peringatan itu, dijawab dengan rujukan.

Apakah Ini Urusan K3?

Ya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja mendefinisikan lingkungan kerja sebagai aspek higiene yang mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Faktor psikologi didefinisikan sebagai faktor yang memengaruhi aktivitas tenaga kerja dan disebabkan oleh hubungan antarpersonal, peran, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan (Kementerian Ketenagakerjaan [Kemnaker], 2018).

Pasal 24 mewajibkan pengukuran dan pengendalian faktor psikologi di tempat kerja yang memiliki potensi bahayanya. Potensi bahaya itu meliputi ketidakjelasan peran, konflik peran, beban kerja berlebih secara kualitatif dan kuantitatif, pengembangan karier, dan tanggung jawab terhadap orang lain (Kemnaker, 2018).

Apa Bentuk Pengendaliannya?

Pasal 24 Permenaker 5/2018 menyebut pengendalian dilakukan setelah penilaian risiko melalui manajemen stres, antara lain pemilihan, penempatan, dan pelatihan tenaga kerja, program kebugaran, konseling, komunikasi organisasi yang memadai, kesempatan pekerja memberi masukan dalam pengambilan keputusan, perubahan struktur organisasi atau perancangan ulang pekerjaan, dan sistem imbalan tertentu (Kemnaker, 2018).

Daftar ini memadukan langkah organisasi dan langkah individual. Pesan Kemenkes tentang penghargaan atas kerja yang baik dan kepekaan terhadap rekan yang berubah sejalan dengan butir komunikasi organisasi dalam daftar tersebut (Kemenkes, 2024). Namun penghargaan tidak dapat menggantikan pembenahan beban kerja dan kejelasan peran yang menjadi sumber bahayanya. Menurut kami, langkah organisasi seperti perancangan ulang pekerjaan dan komunikasi adalah yang paling sering terlewat, karena program individual lebih mudah dilaksanakan dan dilaporkan.

Apa Kata Bukti Internasional?

Pedoman WHO tentang kesehatan jiwa di tempat kerja yang terbit pada 2022 memperkirakan sekitar 15 persen orang dewasa usia kerja mengalami gangguan jiwa pada satu waktu, dan depresi serta kecemasan membebani ekonomi global sekitar US$1 triliun per tahun, terutama karena hilangnya produktivitas. Rekomendasinya mencakup intervensi organisasi, pelatihan bagi manajer, pelatihan bagi pekerja, intervensi individual, kembali bekerja setelah absen karena masalah kesehatan jiwa, serta akses mendapatkan pekerjaan (WHO, 2022).

Dalam kampanye 2024, WHO menekankan agar pemberi kerja melatih manajer mengenali dan menangani pemicu stres di tempat kerja, serta memberi akomodasi yang wajar bagi pekerja dengan kondisi kesehatan jiwa, misalnya pertemuan pendampingan rutin, jeda yang lebih sering, pengembalian tugas secara bertahap, dan tempat menyimpan obat (WHO, 2024).

Bagaimana Masuk ke Sistem?

ISO 45003:2021 memberi pedoman pengelolaan risiko psikososial di dalam sistem manajemen K3 yang berbasis ISO 45001, agar organisasi dapat mencegah cedera dan gangguan kesehatan akibat kerja serta meningkatkan kesejahteraan di tempat kerja (International Organization for Standardization [ISO], 2021). Bagi perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 atau ISO 45001, risiko psikososial dapat diperlakukan seperti bahaya lain: diidentifikasi, dinilai, dikendalikan, dipantau, dan ditinjau dalam siklus yang sama.

Dari Mana Memulai?

Langkah berikut adalah saran kami yang diturunkan dari rujukan di atas:

  • Petakan potensi bahaya psikologi per jabatan memakai enam kategori dalam Permenaker 5/2018, dengan melibatkan pekerja dan wakilnya (Kemnaker, 2018).
  • Masukkan hasilnya ke daftar risiko K3 yang sudah ada, bukan ke berkas terpisah, agar ditinjau bersama bahaya lain (ISO, 2021).
  • Latih atasan langsung untuk mengenali perubahan perilaku, merespons dengan mendengarkan, dan merujuk ke tenaga profesional, sesuai rekomendasi WHO dan pesan Kemenkes (Kemenkes, 2024; WHO, 2022).
  • Jaga kerahasiaan. Data kesehatan jiwa individual dikelola tenaga kesehatan, sedangkan manajemen cukup menerima gambaran kelompok untuk memperbaiki cara kerja.

Keterbatasan perlu disebut. Sumber yang kami rujuk tidak memuat data nasional tentang gangguan jiwa akibat kerja di Indonesia, sehingga besaran masalah di tempat kerja tertentu hanya dapat diketahui dari pengukuran di tempat itu.

Peran Nusa Safety

Nusa Safety dapat membantu perusahaan menilai faktor lingkungan kerja, termasuk aspek psikologi, melalui Asesmen Ergonomi dan Lingkungan Kerja, serta membekali atasan melalui pelatihan kepemimpinan HSE. Nusa Safety tidak memberikan layanan diagnosis atau terapi; kasus individual tetap dirujuk ke tenaga kesehatan.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

  1. International Organization for Standardization. (2021). Occupational health and safety management: Psychological health and safety at work, guidelines for managing psychosocial risks (ISO Standard No. 45003:2021). https://www.iso.org/standard/64283.html
  2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024, October 13). Pimpinan perusahaan harus peduli dengan kesehatan jiwa pekerjanya [Company leaders must care about their workers' mental health] [Press release]. https://www.kemkes.go.id/id/pimpinan-perusahaan-harus-peduli-dengan-kesehatan-jiwa-pekerjanya
  3. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja [Minister of Manpower Regulation No. 5 of 2018 on occupational safety and health in the work environment]. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/1546
  4. World Health Organization. (2022). WHO guidelines on mental health at work. https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052
  5. World Health Organization. (2024). World Mental Health Day 2024: Mental health at work. https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2024

AMBIL LANGKAH BERIKUTNYA

Diskusikan Topik Ini Bersama Kami

CTA // KAPAN PUN ANDA SIAP

Naikkan Standar Keselamatan di Tempat Kerja Anda.

Konsultasi pertama tidak dipungut biaya. Ceritakan persoalan Anda, dan tim kami akan menjawab dengan langkah yang jelas, bukan jargon.