Asap dan Jam Kerja

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 4.900 titik panas di Indonesia hingga 28 Juli 2026, terutama di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. BMKG memperkirakan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memuncak pada Agustus sampai September 2026, dengan wilayah terdampak meluas di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan (Roshali, 2026). Bagi perusahaan di provinsi tersebut, persoalannya tidak berhenti pada api di dalam konsesi. Asap masuk ke kantor, pabrik, gudang, dan rumah pekerja, sering selama berminggu-minggu.

Rencana tanggap darurat biasanya memperlakukan asap sebagai gangguan kesehatan dan jarak pandang. Pertanyaan yang lebih jarang diajukan adalah seberapa besar asap mengurangi kapasitas tenaga kerja dan berapa lama dampaknya bertahan. Telaah ini membaca dua penelitian yang membantu menjawabnya: studi ekonomi tenaga kerja tentang kebakaran hutan 1997 dan studi pemodelan dampak kesehatan kabut asap 2015.

Dua Penelitian Pilihan

Kim, Manley, dan Radoias memakai kebakaran hutan Indonesia 1997 sebagai eksperimen alami. Data berasal dari Indonesia Family Life Survey (IFLS), survei panel rumah tangga yang mewakili lebih dari 80 persen penduduk Indonesia. Variabel yang diukur adalah jam kerja per minggu. Paparan polusi diukur dengan indeks aerosol dari pengamatan satelit selama September sampai November 1997, sedangkan jam kerja 1993 dipakai sebagai kendali kondisi awal. Dampak jangka menengah dibaca dari jam kerja tahun 2000 dan dampak jangka panjang dari jam kerja tahun 2007.

Hasilnya, paparan polusi yang lebih tinggi menurunkan jam kerja pada kedua periode, dan dampak jangka menengah lebih besar daripada dampak jangka panjang. Para peneliti juga menelusuri jalurnya. Pada jangka panjang, kesehatan pekerja sendiri tampak menjadi satu-satunya jalur yang berperan. Pada jangka menengah, jalur yang paling penting adalah pengasuhan tanggungan, yaitu orang dewasa yang mengurangi jam kerja untuk merawat anggota keluarga (Kim dkk., 2017).

Koplitz dan rekan menelaah kabut asap September sampai Oktober 2015, ketika El Niño dan Indian Ocean Dipole positif memicu kebakaran besar di Sumatra dan Kalimantan. Dengan model transportasi kimia GEOS-Chem dan inventaris emisi kebakaran, mereka memperkirakan kabut asap 2015 menyebabkan 100.300 kematian berlebih di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, lebih dari dua kali lipat kejadian dengan kondisi meteorologi serupa pada 2006. Sebagian besar kenaikan itu berasal dari kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan (Koplitz dkk., 2016).

Batas Bukti

Kedua studi punya batas yang perlu diingat. Jam kerja di IFLS dilaporkan sendiri oleh responden, paparan diukur di tingkat wilayah, dan kebakaran 1997 adalah kejadian ekstrem, sehingga besarnya dampak belum tentu sama untuk musim asap yang lebih ringan. Studi itu juga tidak memisahkan pekerja menurut sektor atau jenis pekerjaan. Angka Koplitz dan rekan adalah estimasi model untuk seluruh penduduk, bergantung pada asumsi bahwa jalur sebaran asap 2015 mirip dengan 2006, dan tidak mengukur kesakitan atau hari kerja yang hilang secara langsung.

Arti bagi Perusahaan

Menurut kami, temuan Kim dkk. (2017) menggeser kabut asap dari isu kesehatan sesaat menjadi isu kesinambungan usaha. Ada dua jalur hilangnya tenaga kerja. Jalur pertama, pekerja yang sakit, mudah dibayangkan dan biasanya sudah masuk rencana darurat. Jalur kedua, pekerja yang harus merawat anak atau anggota keluarga yang sakit, lebih jarang dihitung, padahal dalam studi itu jalur inilah yang paling menentukan pada jangka menengah. Dampak yang masih terlihat sepuluh tahun kemudian juga menunjukkan bahwa kerugian asap tidak selesai ketika langit kembali cerah.

Skala dampak dalam studi Koplitz dan rekan menunjukkan mengapa paparan perlu dikendalikan sejak awal musim, bukan setelah keluhan bermunculan. Sebagai pembanding saat membaca data pemantauan setempat, pedoman kualitas udara WHO 2021 menetapkan rata-rata 24 jam PM2,5 sebesar 15 µg/m³ (World Health Organization [WHO], 2021). Angka ini adalah pedoman kesehatan, bukan ambang kerja, tetapi berguna untuk menetapkan tingkat kewaspadaan.

Langkah Praktis

• Tetapkan pemicu tindakan berbasis data. Pantau titik panas dan kualitas udara setiap hari, lalu kaitkan tingkat PM2,5 di lokasi dengan langkah yang sudah disepakati, misalnya pembatasan kerja berat di luar ruang.
• Siapkan ruang dengan udara tersaring untuk istirahat dan untuk pekerjaan yang dapat dipindah ke dalam.
• Sediakan respirator partikulat dan pastikan rapat di wajah. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri mewajibkan pengusaha menyediakan APD bagi pekerja secara cuma-cuma dan menyebut pelindung pernapasan sebagai salah satu jenisnya (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Kemenakertrans], 2010). Kerapatan menentukan hasil: uji pada masker yang dijual di Beijing menemukan kebocoran ke dalam rata-rata 3 sampai 68 persen saat dipakai relawan, dan hanya satu jenis yang rata-ratanya di bawah 10 persen (Cherrie dkk., 2018).
• Masukkan skenario ketidakhadiran karena pengasuhan ke rencana kesinambungan usaha, misalnya pengaturan kerja fleksibel bagi pekerja dengan anak kecil dan daftar pengganti untuk posisi kritis.
• Lanjutkan pemantauan kesehatan setelah musim asap berlalu, terutama bagi pekerja dengan keluhan pernapasan.

Nusa Safety dapat membantu perusahaan menyusun rencana kesiapsiagaan musim asap, mulai dari skenario, pemicu tindakan, sampai latihannya, melalui Kesiapsiagaan Darurat & Simulasi, serta menelaah skenario gangguan operasi melalui Kajian Keteknikan & Asesmen Risiko. Nusa Safety hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal dan bukan PJK3. Untuk membicarakan kebutuhan lokasi tertentu, silakan hubungi tim Nusa Safety.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. Cherrie, J. W., Apsley, A., Cowie, H., Steinle, S., Mueller, W., Lin, C., Horwell, C. J., Sleeuwenhoek, A., & Loh, M. (2018). Effectiveness of face masks used to protect Beijing residents against particulate air pollution. Occupational and Environmental Medicine, 75(6), 446-452. https://doi.org/10.1136/oemed-2017-104765
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2010). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri [Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. PER.08/MEN/VII/2010 on Personal Protective Equipment]. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/158/peraturan-menteri-nomor-per-08-men-vii-2010
3. Kim, Y., Manley, J., & Radoias, V. (2017). Medium- and long-term consequences of pollution on labor supply: Evidence from Indonesia. IZA Journal of Labor Economics, 6, Article 5. https://doi.org/10.1186/s40172-017-0055-2
4. Koplitz, S. N., Mickley, L. J., Marlier, M. E., Buonocore, J. J., Kim, P. S., Liu, T., Sulprizio, M. P., DeFries, R. S., Jacob, D. J., Schwartz, J., Pongsiri, M., & Myers, S. S. (2016). Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September-October 2015 - Demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure. Environmental Research Letters, 11(9), 094023. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/9/094023
5. Roshali, R. R. (2026, July 30). BMKG deteksi 4.900 titik panas, 6 wilayah RI terancam karhutla [BMKG detects 4,900 hotspots, 6 regions at risk of forest and land fires]. iNews.id. https://www.inews.id/news/nasional/bmkg-deteksi-4900-titik-panas-6-wilayah-ri-terancam-karhutla
6. World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines - Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228