Truk ODOL Kini Terekam

Dalam keterangan tertulis yang dikutip media pada 11 Agustus 2026, Kementerian Perhubungan mengumumkan peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) HUB untuk menindak kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan over dimension over loading (ODOL). Sistem ini memadukan data bukti lulus uji elektronik dengan Automatic Number Plate Recognition (ANPR), Radio Frequency Identification (RFID), dan Weigh In Motion (WIM), di 51 titik pantau: 26 di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan 25 di ruas jalan tol. Uji coba Januari sampai Juli 2026 di UPPKB Kertapati dan Talang Kelapa di Palembang serta UPPKB Balonggandu di Karawang mendeteksi 198.127 pelanggaran. Pada tahap awal pelanggar hanya diberi peringatan, sedangkan tahap lanjutan memakai surat pelanggaran elektronik dan pembayaran denda melalui rekening virtual. Menteri Perhubungan menyebut penanganan ODOL harus berlangsung dari hulu ke hilir, termasuk tanggung jawab perusahaan angkutan dan pemilik barang, menjelang target Zero ODOL 2027 (Meilina, 2026).

Sebulan sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional diterbitkan pada 16 Juli 2026, mencabut Perpres 26/2012 tentang cetak biru Sistem Logistik Nasional, dan melampirkan rencana aksi 2026 sampai 2029 yang menempatkan penanganan ODOL sebagai salah satu isu pokok (Hakim, 2026). Analisis ini membaca aturan muatan yang berlaku dan artinya bagi perusahaan pengirim barang serta pemilik armada.

Isi Pokok Aturan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur muatan di beberapa pasal (Pemerintah Republik Indonesia, 2009):

• Pasal 169 ayat (1) mewajibkan pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Ayat (2) sampai (4) mengatur pengawasan muatan dengan alat penimbangan yang dipasang tetap atau yang dapat dipindahkan.
• Pasal 170 ayat (4) mewajibkan petugas penimbangan tetap mendata jenis barang, berat angkutan, serta asal dan tujuan.
• Pasal 307 mengancam pengemudi kendaraan angkutan umum barang yang melanggar Pasal 169 ayat (1) dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
• Pasal 315 menyatakan tindak pidana oleh perusahaan angkutan umum dapat dibebankan kepada perusahaan dan/atau pengurusnya, dengan denda paling banyak tiga kali lipat dan pidana tambahan berupa pembekuan atau pencabutan izin.
• Pasal 90 membatasi waktu kerja pengemudi kendaraan bermotor umum paling lama 8 jam sehari, dengan istirahat paling singkat setengah jam setelah 4 jam mengemudi berturut-turut.

Celah di Titik Muat

Menurut kami, celah utamanya ada pada siapa yang disebut. Pasal 169 dan 307 menyasar pengemudi dan perusahaan angkutan, sementara pemilik barang yang menentukan berapa banyak muatan dinaikkan tidak disebut. ETLE HUB menaikkan peluang pelanggaran terekam, tetapi besaran denda bagi pengemudi tetap sama, sehingga tekanan ekonomi untuk memuat lebih banyak di gudang pengirim belum tentu berubah. Ucapan Menteri tentang tanggung jawab pemilik barang belum tercermin dalam pasal pidana yang berlaku saat ini.

Bukti keselamatannya juga perlu dibaca hati-hati. Pengamatan 100 hari di Tol Jakarta-Tangerang mencatat rata-rata 628 kendaraan ODOL per hari. Jumlah ODOL tidak berhubungan bermakna secara statistik dengan jumlah kecelakaan (r = 0,105; sig. 0,300), tetapi sangat berhubungan dengan kemacetan, dengan korelasi -0,823 terhadap kecepatan dan 0,802 terhadap waktu tempuh (Wyldan & Naibaho, 2025). Kecelakaan adalah kejadian jarang, sehingga sampel pendek di satu ruas tol belum cukup untuk menyatakan ODOL aman. Secara fisika, energi kinetik sebanding dengan massa, sehingga kelebihan muatan menambah beban rem, terutama di turunan panjang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat kegagalan pengereman masih mendominasi kecelakaan angkutan umum karena belum ada regulasi yang mewajibkan perawatan rem, dan sekitar 70 persen kecelakaan jalan disebabkan faktor manusia dengan kelelahan sebagai penyumbang tertinggi (Sandi, 2026).

Implikasi bagi Perusahaan

Matriks Haddon membagi pengendalian cedera ke fase sebelum, saat, dan sesudah kejadian, untuk faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan (Haddon, 1980). Dipakai untuk angkutan barang, sebagian besar pengendalian fase sebelum kejadian berada di tangan pengirim dan pemilik armada, bukan di jalan:

• Timbang sebelum berangkat dan tolak muatan yang melebihi daya angkut dalam dokumen uji kendaraan.
• Masukkan kepatuhan muatan, catatan perawatan rem, dan batas waktu kerja pengemudi ke kontrak dan prakualifikasi pengangkut, dengan Pasal 90 UU LLAJ sebagai acuan minimal.
• Rencanakan perjalanan: rute dengan turunan panjang, titik istirahat, dan larangan mengejar jadwal yang memaksa pengemudi melampaui batas jam kerja.
• Jadikan data pelanggaran sebagai indikator kinerja pemasok angkutan, bukan sekadar urusan pengemudi.

Nusa Safety dapat membantu perusahaan memetakan risiko pemuatan dan perjalanan melalui Workshop Asesmen Risiko & JSA, menyusun prosedur pemuatan dan persyaratan pengangkut melalui Penyusunan Juknis & SOP, serta memasukkan kriteria tersebut ke Penyusunan CSMS & Prakualifikasi. Nusa Safety hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal dan bukan PJK3. Pertanyaan tentang tanggung jawab hukum dalam kasus tertentu sebaiknya diajukan kepada advokat, dan kebutuhan lain dapat dibicarakan dengan tim Nusa Safety.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. Haddon, W., Jr. (1980). Advances in the epidemiology of injuries as a basis for public policy. Public Health Reports, 95(5), 411-421. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1422748/
2. Hakim, D. (2026, August 9). Analisis penerbitan Perpres No.41/2026 tentang Penguatan Logistik Nasional [An analysis of Presidential Regulation No. 41/2026 on Strengthening National Logistics]. Maritim News. https://maritimnews.com/2026/08/analisis-penerbitan-perpres-no-41-2026-tentang-penguatan-logistik-nasional/
3. Meilina, K. (2026, August 11). Jelang Zero ODOL 2027, Kemenhub luncurkan ETLE HUB untuk tindak truk pelanggar [Ahead of Zero ODOL 2027, the transport ministry launches ETLE HUB to act against violating trucks]. Katadata. https://katadata.co.id/berita/industri/6a7ab54439d0b/jelang-zero-odol-2027-kemenhub-luncurkan-etle-hub-untuk-tindak-truk-pelanggar
4. Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation]. https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/22TAHUN2009UU.htm
5. Sandi, F. (2026, January 29). KNKT bongkar borok kecelakaan lalin di RI, tak terduga ternyata ini [KNKT exposes the weak points behind Indonesia's road crashes]. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260129103626-4-706283/knkt-bongkar-borok-kecelakaan-lalin-di-ri-tak-terduga-ternyata-ini
6. Wyldan, A. A., & Naibaho, P. R. T. (2025). Pengaruh kendaraan over dimension over loading (ODOL) terhadap kecelakaan dan kemacetan lalu lintas [The effect of over-dimension over-loading vehicles on traffic accidents and congestion]. Teknika, 20(2), 87-96. https://doi.org/10.26623/teknika.v20i2.13087