Bahaya di Proyek Kecil

Pada 3 April 2026, empat pekerja meninggal dan tiga lainnya sesak napas setelah turun ke penampungan air sedalam 3 meter di lantai dasar sebuah proyek gedung bertingkat di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menyebut para korban kekurangan oksigen dan terjatuh satu per satu saat saling menolong (Azhar, 2026). Enam bulan kemudian, pada 6 Oktober 2026, tebing galian fondasi rumah setinggi 4 meter di Watukumpul, Pemalang, runtuh dan menimbun dua dari tiga pekerja yang berada di dasar galian (iNews.id, 2026).

Kami menghimpun enam kejadian sepanjang April sampai Oktober 2026 yang diberitakan media dan dikonfirmasi polisi, petugas penyelamat, atau BNPB. Totalnya sedikitnya 12 pekerja meninggal. Himpunan ini bukan data resmi dan hampir pasti tidak lengkap. Sebagai pembanding, data BPJS Ketenagakerjaan yang diolah Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 319.382 kasus kecelakaan kerja pada 2025, dan hanya 3.595 di antaranya berasal dari kepesertaan jasa konstruksi (Muhamad, 2026), atau sekitar 1,1 persen menurut hitungan kami.

Tulisan ini menjawab enam pertanyaan yang paling sering muncul ketika kejadian semacam ini terjadi di proyek rumah, kos, toko, atau rehabilitasi sekolah. Untuk semua kejadian yang kami sebut, laporan investigasi resmi belum tersedia, sehingga kami tidak menyimpulkan penyebabnya.

Apa yang Sudah Diketahui?

Fakta yang dilaporkan sumber sejauh ini adalah sebagai berikut:

• Jagakarsa, Jakarta Selatan, 3 April 2026: pekerja diminta menguras penampungan air bersih di lantai dasar proyek gedung bertingkat; empat orang meninggal dan tiga dirawat karena sesak napas. Polisi masih mendalami jenis gas yang terhirup (Azhar, 2026).
• Cipayung, Jakarta Timur, 9 Juli 2026: di proyek jaringan pipa air bersih milik sebuah BUMD, seorang pekerja pingsan di tengah tangga saat turun ke gorong-gorong, lalu dua rekannya yang menolong ikut pingsan. Ketiganya meninggal. Petugas Gulkarmat menerima laporan pukul 09.49 WIB dan menyelesaikan penyelamatan di ruang terbatas pukul 11.55 WIB (Mulyana, 2026).
• Jatinangor, Sumedang, 10 Juli 2026: tembok penahan tebing setinggi sekitar 8 meter ambruk saat penggalian fondasi rumah kos. Dari delapan pekerja di lokasi, satu meninggal dan satu terluka; polisi meminta pembangunan dihentikan sementara sampai penyebabnya diketahui (Tim detikJabar, 2026).
• Laweyan, Solo, 23 September 2026: tembok belakang sebuah toko roboh saat dibongkar sekitar pukul 11.25 WIB dan menimpa satu pekerja hingga meninggal (Sunaryo, 2026).
• Watukumpul, Pemalang, 6 Oktober 2026: lima pekerja melanjutkan galian fondasi rumah, tiga di dasar galian dan dua di atas. Tebing galian runtuh, dua pekerja meninggal dan satu sempat menyelamatkan diri (iNews.id, 2026). BNPB menyatakan tanah dari sisi galian bergerak tiba-tiba dan tanah di sekitarnya retak, sehingga petugas menahannya sementara dengan balok kayu (Jannah, 2026).
• Kedungdung, Sampang, 21 Oktober 2026: rangka bagian atas ruang kelas sebuah SD negeri runtuh saat pembongkaran dalam proyek rehabilitasi dan menimpa seorang pekerja, yang meninggal keesokan harinya. Polres Sampang menyatakan perkara masih diselidiki (Koran Madura, 2026).

Pola yang terlihat dari daftar itu sederhana: dua kejadian di ruang tertutup berisi air atau saluran, dua di galian, dan dua saat membongkar. Tiga kejadian menewaskan lebih dari satu orang. Selebihnya, termasuk penyebab teknis dan pihak yang bertanggung jawab, menunggu hasil penyelidikan.

Apakah SMKK Berlaku?

Kewajiban K3 di proyek kecil tidak bergantung pada SMKK saja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja berlaku di tempat kerja tempat dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya, termasuk saluran dan pekerjaan persiapannya (Pasal 2 ayat (2) huruf c) (Republik Indonesia, 1970). Rumah kos, toko, dan ruang kelas yang sedang dibongkar termasuk di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menambahkan lapis kedua. Pengguna jasa didefinisikan sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi (Pasal 1 angka 5), dan dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, serta memberikan pengesahan atau persetujuan atas, antara lain, rencana teknis dan pelaksanaan pembongkaran (Pasal 59 ayat (1) dan (2)) (Republik Indonesia, 2017). Pelanggarannya diancam sanksi administratif (Pasal 96). Usaha orang perseorangan hanya boleh mengerjakan segmen yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil (Pasal 21).

Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi menurunkannya: setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK (Pasal 2 ayat (1)) (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Kementerian PUPR], 2021). Jadi secara tekstual, pemilik rumah kos yang memborongkan pembangunannya pun berstatus pengguna jasa. Dalam praktik, perangkat SMKK seperti RKK penawaran, evaluasi personel, dan biaya SMKK di HPS dirancang untuk pengadaan (Pasal 13 dan 21) (Kementerian PUPR, 2021), sehingga menurut penilaian kami jarang tersentuh pada proyek swasta yang dikerjakan lewat kesepakatan lisan dengan mandor. Pertanyaan hukum untuk perkara tertentu tetap perlu dirujuk ke advokat.

Benarkah Risikonya Kecil?

Permen PUPR 10/2021 membagi risiko keselamatan konstruksi menjadi kecil, sedang, dan besar. Pekerjaan berisiko kecil antara lain bersifat berbahaya rendah menurut penilaian dalam RKK, ber-HPS sampai Rp10 miliar, mempekerjakan kurang dari 25 orang, dan/atau memakai teknologi sederhana; bila satu pekerjaan memenuhi lebih dari satu kriteria, dipilih tingkat yang lebih tinggi (Pasal 34) (Kementerian PUPR, 2021). Pekerjaan berisiko kecil melalui pengadaan langsung cukup menyusun RKK sederhana yang paling sedikit memuat kebijakan keselamatan, pengadaan APD, identifikasi bahaya sederhana, rambu, dan jadwal inspeksi (Pasal 14).

Pasal 26 memberi rem yang penting. Analisis keselamatan konstruksi (AKK) diterapkan untuk pekerjaan berisiko besar dan/atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus, yang daftarnya antara lain memuat pekerjaan panas, pengangkatan, ruang terbatas, pekerjaan malam hari, ketinggian lebih dari 1,80 meter, perancah, pekerjaan bertegangan listrik, dan penggalian (Kementerian PUPR, 2021). Rumusan pasal itu dapat dibaca berbeda; kami membacanya sebagai dua kelompok terpisah, sehingga galian fondasi di proyek kecil tetap memerlukan AKK. Pembongkaran tidak disebut dalam daftar itu, tetapi daftar tersebut bersifat minimal.

Bila enam kejadian di atas dipetakan ke Pasal 26, empat masuk kategori pekerjaan khusus: dua penggalian dan dua ruang terbatas. Dua lainnya adalah pembongkaran. Kami menilai titik lemahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada cara tingkat risiko dipahami di lapangan. Kriteria HPS dan jumlah pekerja mudah diukur, sedangkan bahaya galian sedalam 4 meter tidak berubah karena kontraknya bernilai kecil. Dinding galian tidak membaca nilai kontrak.

Mengapa Korbannya Bertambah?

Pada dua kejadian ruang tertutup, korban kedua dan ketiga adalah pekerja yang turun menolong (Azhar, 2026; Mulyana, 2026). Telaah kematian akibat kerja di ruang terbatas di beberapa negara industri menemukan bahwa paling banyak 17 persen korban adalah penolong, bahwa kematian penolong hampir seluruhnya disebabkan atmosfer beracun, dan bahwa sebagian besar terjadi pada upaya penyelamatan yang tergesa-gesa dan spontan (Selman dkk., 2018). Penelitian yang sama mencatat angka resmi kemungkinan terlalu rendah karena otoritas jarang mencatat kejadian sebagai kejadian ruang terbatas.

Penyelamatan ruang terbatas semestinya direncanakan sebelum ada yang masuk, dengan jumlah penolong yang masuk sesedikit mungkin dan didahului pengurangan bahaya (Selman dkk., 2019). Di Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang K3 di Ruang Terbatas mensyaratkan pengujian gas atmosfer berbahaya, ventilasi terus-menerus, komunikasi, APD, dan penyelamatan dalam keadaan darurat sebelum izin masuk diterbitkan (Pasal 8) (Kementerian Ketenagakerjaan [Kemnaker], 2023). Tangki air bersih di basement jarang dianggap ruang terbatas, padahal definisinya mencakup ruangan yang dapat dimasuki pekerja, aksesnya terbatas, dan tidak dirancang untuk bekerja terus-menerus (Pasal 1).

Pada galian, kejadian di Pemalang menunjukkan bahwa tiga orang berada di dasar galian pada saat yang sama (iNews.id, 2026). Pedoman K3 konstruksi tahun 1986 meminta stabilitas tanah diuji orang ahli sebelum penggalian dan dinding galian yang mengancam pekerja dibentuk dengan talud pengaman, penahan, atau tameng (butir 10.1.1 dan 10.2.1) (Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum, 1986). Kami tidak menilai apakah langkah itu diterapkan di lokasi mana pun, karena data penyelidikannya belum terbuka.

Apa Kata Penelitian?

Bukti tentang proyek kecil di Indonesia masih tipis. Studi kualitatif di Australia menemukan bahwa usaha konstruksi kecil cenderung pasrah menganggap risiko sebagai bagian tak terhindarkan dari pekerjaan, sehingga lebih mengandalkan pengendalian individual daripada pengendalian teknis (Lingard & Holmes, 2001). Evaluasi pada proyek masjid di Bandung dengan 45 pekerja menemukan kesadaran dan pengetahuan K3 belum optimal serta peralatan keselamatan terbatas (Fadilah & Johari, 2026). Keduanya bukan studi tentang kejadian fatal, dan konteksnya berbeda dari proyek rumah atau kos.

Hierarki pengendalian dalam ISO 45001:2018 menempatkan eliminasi, substitusi, dan pengendalian teknis di atas pengendalian administratif dan APD (International Organization for Standardization [ISO], 2018). Pada galian dan pembongkaran, helm dan sepatu tidak menahan tanah atau tembok yang runtuh. Pengendalian yang bekerja ada di tingkat atas: kemiringan atau penahan galian, urutan bongkar dari atas ke bawah, dan larangan masuk ke tangki sebelum udara diuji.

Kami juga mencatat keterbatasan data. Kasus jasa konstruksi dalam data BPJS hanya mencakup proyek yang terdaftar (Muhamad, 2026), sedangkan longsoran galian di Watukumpul dilaporkan BNPB sebagai peristiwa longsor (Jannah, 2026). Kejadian yang sama dapat tercatat di polisi, BNPB, atau tidak tercatat sama sekali sebagai kecelakaan kerja konstruksi. Angka 1,1 persen tadi karena itu lebih mencerminkan cakupan kepesertaan daripada tingkat risiko yang sebenarnya.

Bagaimana Jaminan Sosialnya?

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 mewajibkan setiap pemberi kerja jasa konstruksi mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bila pekerjaan diserahkan kepada penyedia jasa, pendaftaran dilakukan oleh penyedia jasa (Pasal 66) (Kemnaker, 2021). Pemberi kerja jasa konstruksi mencakup orang perseorangan, dan pengguna jasa konstruksi juga dapat berupa orang perseorangan (Pasal 1). Dengan demikian, pekerja harian di proyek kos atau toko tetap berhak dilindungi.

Menurut penilaian kami, celahnya ada pada pendaftaran per proyek. Pada proyek yang dikerjakan lewat kesepakatan lisan, sering tidak ada dokumen yang memicu pendaftaran, sehingga keluarga pekerja bergantung pada itikad pemilik atau mandor ketika kecelakaan terjadi.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Anggapan yang perlu diluruskan adalah bahwa proyek kecil cukup diamankan dengan APD. Langkah berikut kami susun dari peraturan dan pedoman di atas:

• Sebelum mulai, susun daftar pekerjaan berbahaya proyek itu: galian lebih dari kedalaman lutut, pembongkaran, tangki atau saluran, pekerjaan di atas 1,80 meter, dan listrik. Daftar ini menentukan siapa yang harus memeriksa sebelum pekerjaan dimulai, berapa pun nilai proyeknya (Kementerian PUPR, 2021).
• Untuk galian, minta orang yang kompeten menilai kestabilan tanah, buat kemiringan atau pasang penahan, jangan menumpuk tanah, material, atau alat berat di dekat sisi galian, dan periksa ulang galian setelah hujan lebat atau setelah pekerjaan terhenti lebih dari satu hari (butir 10.1.1, 10.1.6, 10.1.23, 10.1.24, dan 10.2.1) (Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum, 1986).
• Untuk pembongkaran, periksa bangunan dan amankan bagian yang tidak stabil, matikan listrik dan air, pagari daerah bahaya, bongkar dari atas ke bawah lapis demi lapis, dan tempatkan pekerja pada jarak aman saat dinding didorong (butir 14.1, 14.2.5, 14.5.2, dan 14.5.4) (Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum, 1986).
• Untuk tangki, gorong-gorong, dan sumur, perlakukan sebagai ruang terbatas: uji gas sebelum ada yang masuk, beri ventilasi, tempatkan petugas siaga di luar, dan siapkan penyelamatan dari luar. Pedoman 1986 sudah melarang orang memasuki saluran atau ruang di bawah tanah sebelum diuji bebas gas berbahaya (butir 10.1.18) (Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum, 1986), dan penolong tidak semestinya masuk tanpa alat bantu pernapasan dan tali penyelamat (Kemnaker, 2023; Selman dkk., 2019).
• Daftarkan pekerja proyek ke program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebelum pekerjaan dimulai (Kemnaker, 2021).
• Pemilik bangunan sebaiknya menuliskan pembagian tanggung jawab K3 dalam kesepakatan dengan pemborong atau mandor, termasuk siapa yang berwenang menghentikan pekerjaan.

Bantuan Tim Nusa Safety

Sebagai pihak ketiga, tim Nusa Safety dapat membantu kontraktor dan pemilik proyek menyusun identifikasi bahaya dan analisis keselamatan untuk galian, pembongkaran, dan ruang terbatas melalui workshop penilaian risiko dan JSA dan kajian teknik serta penilaian risiko, menyusun instruksi kerja yang ringkas bagi mandor lewat penyusunan SOP dan pedoman teknis, serta memverifikasi penerapan K3 kontraktor di lapangan melalui audit HSE dan CSMS. Pelatihan masuk ruang terbatas yang bersertifikat diselenggarakan bersama mitra PJK3 berizin; Nusa Safety sendiri hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal dan tidak memegang izin PJK3.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. Azhar, M. S. (2026, April 7). 4 pekerja bangunan tewas di Jaksel, polisi: Sesak napas [Four building workers die in South Jakarta, police: Asphyxiation]. Metrotvnews.com. https://www.metrotvnews.com/read/b7WCmxeQ-4-pekerja-bangunan-tewas-di-jaksel-polisi-sesak-napas
2. Fadilah, L. A., & Johari, G. J. (2026). Evaluasi sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam pembangunan Masjid Eco 2 Daarut Tauhiid Bandung [Evaluation of the OHS management system in the construction of the Eco 2 Daarut Tauhiid Mosque, Bandung]. Jurnal Konstruksi, 24(1). https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.24-1.1990
3. iNews.id. (2026, October 7). Kronologi 2 pekerja bangunan tewas tertimbun longsoran tebing 4 meter di Pemalang [How two building workers were buried by a 4 metre trench wall collapse in Pemalang]. https://jateng.inews.id/amp/berita/kronologi-2-pekerja-bangunan-tewas-tertimbun-longsoran-tebing-4-meter-di-pemalang
4. International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems, requirements with guidance for use. https://www.iso.org/standard/63787.html
5. Jannah, R. (2026, October 8). Dua pekerja meninggal tertimbun longsor saat gali fondasi bangunan di Pekalongan [Two workers die when buried by soil while digging a building foundation]. NU Online. https://nu.or.id/daerah/dua-pekerja-meninggal-tertimbun-longsor-saat-gali-fondasi-bangunan-di-pekalongan-rHBgS
6. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua [Minister of Manpower Regulation No. 5 of 2021 on procedures for the work accident, death and old age benefit programmes]. https://pasal.id/peraturan/permen/permenaker-no-5-tahun-2021
7. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas [Minister of Manpower Regulation No. 11 of 2023 on OHS in confined spaces]. https://pasal.id/peraturan/permen/permenaker-no-11-tahun-2023
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi [Minister of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021 on construction safety management system guidelines]. https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pupr-no-10-tahun-2021
9. Koran Madura. (2026, October 28). Pekerja rehab SDN Komis I tewas tertimpa rangka bangunan [School renovation worker killed by collapsing building frame]. https://koranmadura.com/2026/10/pekerja-rehab-sdn-komis-i-tewas-tertimpa-rangka-bangunan/
10. Lingard, H., & Holmes, N. (2001). Understandings of occupational health and safety risk control in small business construction firms: Barriers to implementing technological controls. Construction Management and Economics, 19(2), 217-226. https://doi.org/10.1080/01446190010002570
11. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum. (1986). Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep-174/MEN/1986 dan Nomor 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi [Joint Decree of the Minister of Manpower and the Minister of Public Works on OHS at construction sites]. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/1986KB174.pdf
12. Muhamad, N. (2026, April 13). Sebaran kasus kecelakaan kerja di RI 2025, Jatim terbanyak [Distribution of work accident cases in Indonesia in 2025]. Databoks, Katadata. https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/69dc599b93235/sebaran-kasus-kecelakaan-kerja-di-ri-2025-jatim-terbanyak
13. Mulyana, K. E. (2026, July 9). 3 pekerja tewas dalam gorong-gorong di Cipayung, diduga akibat gas beracun [Three workers die in a culvert in Cipayung, toxic gas suspected]. Kompas TV. https://www.kompas.tv/regional/679563/3-pekerja-tewas-dalam-gorong-gorong-di-cipayung-diduga-akibat-gas-beracun
14. Republik Indonesia. (1970). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja [Law No. 1 of 1970 on Work Safety]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1. https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-1-tahun-1970
15. Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Law No. 2 of 2017 on Construction Services]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-2-tahun-2017
16. Selman, J., Spickett, J., Jansz, J., & Mullins, B. (2018). An investigation into the rate and mechanism of incident of work-related confined space fatalities. Safety Science, 109, 333-343. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.06.014
17. Selman, J., Spickett, J., Jansz, J., & Mullins, B. (2019). Confined space rescue: A proposed procedure to reduce the risks. Safety Science, 113, 78-90. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.11.017
18. Sunaryo, A. (2026, September 23). Detik-detik pekerja bangunan di Solo tewas tertimpa tembok [Building worker in Solo killed by a falling wall]. Merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/read/8298202/detik-detik-pekerja-bangunan-di-solo-tewas-tertimpa-tembok
19. Tim detikJabar. (2026, July 11). Petaka proyek kosan Jatinangor [Disaster at a Jatinangor boarding house project]. detikJabar. https://www.detik.com/jabar/berita/d-8568901/petaka-proyek-kosan-jatinangor