Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pada 24 Juni 2026 hasil kajian tata kelola BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung sepanjang Maret sampai Desember 2025. Salah satu temuannya menyangkut langsung sektor konstruksi: desain kepesertaan jasa konstruksi dinilai berisiko menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan dan membuka celah penyimpangan pada pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). KPK juga menilai pengaturan iuran jasa konstruksi belum mempertimbangkan tingkat risiko pekerjaan berdasarkan durasi maupun terminasi kontrak (Feisal, 2026). Sehari sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan, KPK, dan Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani rencana aksi tindak lanjut kajian tersebut (BPJS Ketenagakerjaan, 2026).
Bagi pemilik proyek dan kontraktor, temuan ini bukan sekadar urusan tata kelola lembaga. Kepesertaan jasa konstruksi adalah jaring pengaman pertama bagi pekerja harian dan borongan ketika terjadi kecelakaan di proyek. Artikel ini membaca angka yang tersedia sampai awal Juli 2026 dan apa yang dapat serta belum dapat disimpulkan darinya.
Sumber Angka
Kami memakai tiga kelompok data. Pertama, Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS): penduduk bekerja tercatat 147,67 juta orang, dan porsi sektor konstruksi naik dari 5,97 persen pada Februari 2025 menjadi 6,07 persen (Andrianto, 2026). Dengan perkalian sederhana, porsi itu setara sekitar 8,96 juta orang; angka ini hitungan kami, bukan angka resmi BPS.
Kedua, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per akhir Februari 2026: 47,26 juta pekerja terlindungi, terdiri atas 26,65 juta pekerja formal, 13,86 juta pekerja bukan penerima upah, 6 juta pekerja jasa konstruksi, dan 691 ribu pekerja migran (Ibrahim, 2026).
Ketiga, data kecelakaan kerja Kementerian Ketenagakerjaan untuk 2025: 319.382 kasus, dengan 90,61 persen pada peserta penerima upah, 8,27 persen pada peserta bukan penerima upah, dan 1,13 persen pada segmen jasa konstruksi (Rendanianti, 2026). Porsi 1,13 persen setara sekitar 3.600 kasus menurut hitungan kami.
Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dalam teks aslinya, pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam program JKK dan JKM. Iuran JKK dihitung 1,74 persen dari upah sebulan bila komponen upah diketahui; bila tidak, iuran dihitung dari nilai kontrak secara berjenjang, mulai 0,21 persen untuk kontrak sampai Rp100 juta dan menurun untuk lapis nilai berikutnya hingga 0,09 persen untuk bagian di atas Rp5 miliar (Pemerintah Republik Indonesia, 2015).
Membaca Angka
Godaan pertama adalah membandingkan 6 juta peserta dengan 8,96 juta pekerja konstruksi lalu menyimpulkan sepertiga pekerja belum terlindungi. Menurut kami, perbandingan itu belum sahih. BPS menghitung orang menurut lapangan usaha pekerjaan utamanya, termasuk tukang yang bekerja sendiri untuk rumah warga. Kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan melekat pada kontrak proyek, dan PP 44/2015 menempatkan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu di dalamnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2015). Menurut bacaan kami, pegawai tetap perusahaan konstruksi berada di segmen penerima upah. Satu orang juga dapat berpindah proyek beberapa kali dalam setahun. Kedua angka mengukur hal yang berbeda.
Hal serupa berlaku untuk angka kecelakaan. Sektor konstruksi menyumbang sekitar 6 persen pekerja, tetapi segmen jasa konstruksi hanya mencatat 1,13 persen kasus. Selisih ini dapat berasal dari klasifikasi, karena kecelakaan pegawai kontraktor yang terdaftar sebagai penerima upah masuk ke segmen lain, dan dapat pula berasal dari kecelakaan yang tidak dilaporkan. Data yang dipublikasikan tidak memungkinkan kami memisahkan keduanya, sehingga tingkat kecelakaan per pekerja konstruksi tidak dapat dihitung dari angka ini.
Yang lebih dapat dipegang adalah logika iurannya. Iuran berbasis nilai kontrak memudahkan pendaftaran, tetapi tidak ikut bergerak ketika proyek molor, pekerja berganti, atau jumlah jam kerja orang membengkak. Temuan KPK bahwa iuran belum mempertimbangkan durasi dan terminasi kontrak (Feisal, 2026) sejalan dengan bacaan kami: perlindungan di atas kertas dapat berbeda dari paparan risiko yang sebenarnya di lapangan. Batas analisis ini perlu disebut. Laporan lengkap kajian KPK belum kami telaah, dan data kepesertaan per proyek tidak terbuka untuk publik.
Langkah bagi Pemilik Proyek
Pemilik proyek tidak perlu menunggu perbaikan desain iuran untuk menutup celah di lokasinya sendiri. Langkah berikut dapat dimasukkan ke dalam manajemen kontraktor:
- Jadikan bukti kepesertaan jasa konstruksi untuk setiap kontrak, termasuk subkontrak dan pekerjaan borongan, sebagai syarat sebelum mobilisasi.
- Cocokkan daftar pekerja yang didaftarkan dengan data akses gerbang atau absensi secara berkala, terutama saat jumlah pekerja melonjak menjelang tenggat.
- Minta kontraktor memperbarui data pekerja ketika ada pergantian, dan periksa kembali saat kontrak diperpanjang atau nilainya berubah.
- Catat jam kerja orang dan kejadian per kontraktor agar angka kecelakaan proyek dapat dibaca tanpa bergantung pada klasifikasi segmen.
- Masukkan kepatuhan jaminan sosial ke dalam penilaian kinerja kontraktor dan prakualifikasi tender berikutnya.
Peran Nusa Safety
Nusa Safety membantu pemilik proyek dan kontraktor menata pengelolaan kontraktor sejak tender. Melalui Audit HSE dan CSMS, tim Nusa Safety memeriksa apakah persyaratan kontraktor, termasuk bukti kepesertaan dan pencatatan jam kerja, benar-benar dijalankan di lapangan, sedangkan layanan Pengembangan CSMS dan Prakualifikasi membantu menyusun kriteria penilaiannya. Untuk pencocokan data pekerja dan kejadian secara berkala, tersedia layanan digitalisasi HSE. Pertanyaan hukum tentang kewajiban jaminan sosial sebaiknya dirujuk kepada advokat atau BPJS Ketenagakerjaan.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- BPJS Ketenagakerjaan. (2026, June 23). BPJS Ketenagakerjaan dan KPK perkuat tata kelola, tingkatkan kepercayaan publik. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29602/BPJS-Ketenagakerjaan-Dan-Kpk-Perkuat-Tata-Kelola,-Tingkatkan-Kepercayaan-Publik-
- Andrianto, R. (2026, May 5). Penduduk RI paling banyak kerja jadi petani, tembus 42,50 juta. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505120000-4-732335/penduduk-ri-paling-banyak-kerja-jadi-petani-tembus-4250-juta
- Feisal, R. (2026, June 24). KPK mengidentifikasi risiko korupsi pada program BPJS Ketenagakerjaan. ANTARA. https://jogja.antaranews.com/berita/837396/kpk-mengidentifikasi-risiko-korupsi-pada-program-bpjs-ketenagakerjaan
- Ibrahim, M. (2026, March 25). Jurus BPJS Ketenagakerjaan kejar target 63,3 juta peserta di 2026. Infobanknews. https://infobanknews.com/jurus-bpjs-ketenagakerjaan-kejar-target-633-juta-peserta-di-2026/
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [Government Regulation No. 44 of 2015 on work accident and death benefit programmes]. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5612/pp-no-44-tahun-2015
- Rendanianti, A. (2026, April 13). Indonesia catat 319 ribu kasus kecelakaan kerja pada 2025, Jawa Timur terbanyak. GoodStats. https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-catat-319-ribu-kasus-kecelakaan-kerja-pada-2025-jawa-timur-terbanyak-Fejk9
