Bulan K3 Nasional 2024 berlangsung sejak 12 Januari dan berakhir hari ini, 12 Februari 2024, dengan tema pokok Budayakan K3, Sehat dan Selamat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha, berpedoman pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 244 Tahun 2023 (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi [Ditjen Migas], 2024). Selama sebulan itu, sistem manajemen K3 kembali dibicarakan di banyak tempat kerja, dan satu pertanyaan lama muncul lagi: perusahaan sebaiknya menerapkan SMK3, ISO 45001, atau keduanya?
Tulisan ini membandingkan keduanya dengan lima kriteria: dasar hukum, susunan sistem, peran pekerja, cara penilaian, dan bukti manfaat.
Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mewajibkan setiap perusahaan menerapkan SMK3, khususnya perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (Pemerintah Republik Indonesia, 2012, Pasal 5). Dalam menerapkannya, pengusaha wajib berpedoman pada peraturan tersebut dan dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional (Pasal 5 ayat 4).
ISO 45001:2018 adalah standar internasional yang bersifat sukarela. Standar ini memuat persyaratan sistem manajemen K3 yang dapat diterapkan organisasi apa pun, tanpa menetapkan kriteria kinerja K3 tertentu (International Organization for Standardization [ISO], 2018). Dengan kata lain, SMK3 adalah kewajiban hukum bagi perusahaan yang memenuhi kriteria, sedangkan ISO 45001 adalah pilihan organisasi.
Susunan Sistem
SMK3 disusun dalam lima tahap: penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 (Pemerintah Republik Indonesia, 2012, Pasal 6). Kebijakan disusun setelah tinjauan awal kondisi K3, termasuk identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (Pasal 7).
ISO 45001 memakai struktur tingkat tinggi yang sama dengan standar sistem manajemen ISO lain, dengan klausul persyaratan 4 sampai 10: konteks organisasi, kepemimpinan dan partisipasi pekerja, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan (ISO, 2018). Dua hal yang menonjol adalah analisis konteks organisasi serta penanganan risiko dan peluang, yang tidak dirumuskan dengan istilah yang sama dalam PP 50/2012.
Peran Pekerja
PP 50/2012 meminta pengusaha memperhatikan masukan pekerja atau serikat pekerja saat menyusun kebijakan, melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, dan wakil pekerja saat menyusun rencana K3, serta melibatkan seluruh pekerja dalam pelaksanaannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2012, Pasal 7, 9, dan 12). ISO 45001 menempatkan konsultasi dan partisipasi pekerja sebagai klausul tersendiri di bawah kepemimpinan, termasuk pekerja nonmanajerial (ISO, 2018). Arah keduanya sama, tetapi PP 50/2012 mengaitkannya dengan kelembagaan khas Indonesia seperti P2K3 dan Ahli K3.
Cara Penilaian
Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk Menteri atas permohonan perusahaan, dan perusahaan berpotensi bahaya tinggi wajib menjalaninya. Audit mencakup 12 elemen, dari komitmen sampai pengembangan keterampilan, dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri (Pemerintah Republik Indonesia, 2012, Pasal 16 dan 17). Sertifikasi ISO 45001 dilakukan oleh lembaga sertifikasi atas permintaan organisasi, di luar mekanisme penunjukan oleh Menteri.
Menurut pembacaan kami, karena PP 50/2012 menetapkan siapa yang menilai dan ke mana hasilnya dilaporkan, sertifikat ISO 45001 tidak dengan sendirinya menggantikan penilaian SMK3 bagi perusahaan yang diwajibkan.
Bukti Manfaat
Penelitian atas 211 perusahaan manufaktur tercatat di bursa Amerika Serikat yang memperoleh sertifikasi OHSAS 18001, pendahulu ISO 45001, menemukan peningkatan bermakna pada kinerja keselamatan, pertumbuhan penjualan, produktivitas tenaga kerja, dan profitabilitas setelah sertifikasi. Manfaatnya lebih besar pada operasi yang kompleks dan saling terkait erat (Lo et al., 2014). Keterbatasannya, studi ini menilai standar pendahulu dan perusahaan di negara lain, sehingga hasilnya tidak dapat langsung dialihkan ke SMK3 di Indonesia. Kami belum menemukan studi sebanding yang membandingkan hasil SMK3 dan ISO 45001 secara langsung pada perusahaan Indonesia. Kami menafsirkan temuan Lo et al. (2014) sebagai petunjuk bahwa manfaat datang dari sistem yang benar-benar dijalankan, bukan dari sertifikatnya, karena manfaat terbesar justru muncul pada operasi yang paling sulit dikendalikan.
Memadukan Keduanya
Pertanyaan "SMK3 atau ISO 45001" menurut kami kurang tepat. PP 50/2012 sendiri membuka ruang bagi standar internasional, sehingga pilihan yang efisien adalah satu sistem yang memenuhi dua acuan. Langkah praktisnya:
- Susun matriks yang memetakan klausul ISO 45001 ke lima tahap dan 12 elemen audit SMK3, lalu tandai persyaratan yang hanya ada di salah satu acuan.
- Pertahankan kekhususan hukum Indonesia, seperti P2K3, Ahli K3, kompetensi bersertifikat, dan pelaporan hasil audit, sebagai bagian inti sistem, bukan lampiran.
- Gunakan satu set dokumen, satu program audit internal dengan dua daftar periksa, dan satu tinjauan manajemen.
- Tetapkan satu pemilik sistem di manajemen puncak agar keputusan tinjauan manajemen menjawab kebutuhan kedua acuan sekaligus.
- Jadikan partisipasi pekerja nyata, misalnya lewat rapat P2K3 yang membahas temuan audit dan laporan bahaya dari lapangan.
Peran Nusa Safety
Nusa Safety mendampingi perusahaan membangun sistem yang memenuhi PP 50/2012 dan ISO 45001 sekaligus melalui layanan Penerapan SMK3 dan ISO 45001, dan menyelenggarakan audit internal SMK3 berskor agar perusahaan mengetahui posisinya sebelum audit eksternal.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2024, January 16). Peringati Bulan K3 Nasional 2024, Ditjen Migas terus gaungkan budaya keselamatan migas [Marking National OHS Month 2024, the Directorate General of Oil and Gas promotes oil and gas safety culture]. Ministry of Energy and Mineral Resources. https://www.migas.esdm.go.id/post/peringati-bulan-k3-nasional-2024-ditjen-migas-terus-gaungkan-budaya-keselamatan-migas
- International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html
- Lo, C. K. Y., Pagell, M., Fan, D., Wiengarten, F., & Yeung, A. C. L. (2014). OHSAS 18001 certification and operating performance: The role of complexity and coupling. Journal of Operations Management, 32(5), 268-280. https://doi.org/10.1016/j.jom.2014.04.004
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [Government Regulation No. 50 of 2012 on the implementation of occupational safety and health management systems]. https://pasal.id/peraturan/pp/pp-no-50-tahun-2012
