Draf revisi ISO 45001 (ISO/DIS 45001) sedang berada di tahap pemungutan suara badan standar nasional yang ditutup pada 8 September 2026 (International Organization for Standardization [ISO], 2026). Draf itu disusun dari draf komite pertama pada Juli 2025 dan draf perbaikan pada Januari 2026, dan edisi finalnya diperkirakan terbit pada 2027 dengan masa transisi yang kemungkinan tiga tahun (DQS, 2026).
Bagi banyak perusahaan di Indonesia, kabar ini menyentuh dua sistem sekaligus. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). ISO 45001 dipakai secara sukarela, sering karena diminta pelanggan atau induk perusahaan. Tulisan ini membandingkan ketiga acuan, yaitu SMK3, ISO 45001:2018, dan drafnya, agar persiapan revisi tidak berubah menjadi tumpukan dokumen baru.
Empat Kriteria Pembanding
Kami membandingkan ketiganya dengan empat kriteria: sifat kewajiban, struktur persyaratan, cakupan bahaya, dan cara penilaian. Kriteria ini dipilih karena keempatnya paling sering menentukan beban kerja tim HSE saat dua sistem berjalan berdampingan.
SMK3 Menurut PP 50/2012
SMK3 bersifat wajib. Pasal 5 PP 50/2012 menetapkan siapa yang wajib, dan ayat (4) menyatakan pengusaha wajib berpedoman pada peraturan itu serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Pasal 6 merinci lima tahap: penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta peninjauan dan peningkatan kinerja (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).
Penilaiannya terstruktur. Pasal 16 menyebut penilaian dilakukan lembaga audit independen yang ditunjuk Menteri melalui audit atas 12 elemen, dan Lampiran II membagi tingkatnya menjadi 64 kriteria (awal), 122 kriteria (transisi), dan 166 kriteria (lanjutan). Capaian 0 sampai 59 persen tergolong kurang, 60 sampai 84 persen baik, dan 85 sampai 100 persen memuaskan. Kriteria 1.4 mengaitkan konsultasi pekerja dengan P2K3, dan kriteria 7.2.2 meminta pemantauan lingkungan kerja yang meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).
ISO 45001 dan Drafnya
ISO 45001:2018 memakai struktur tingkat tinggi yang sama dengan standar sistem manajemen ISO lain, dengan klausul tentang konteks organisasi, kepemimpinan dan partisipasi pekerja, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan (ISO, 2018). Amandemen 2024 menambahkan kewajiban menentukan apakah perubahan iklim merupakan isu yang relevan bagi organisasi (ISO, 2024).
Menurut ringkasan lembaga sertifikasi yang terbit saat draf disiapkan, fokus revisi ada pada kesehatan mental dan risiko psikososial, kondisi kerja yang mendukung kesejahteraan, bentuk kerja hibrida dan bergerak, risiko iklim dan ketahanan organisasi, kebutuhan pekerja yang beragam, serta keterlibatan penyedia eksternal dan rantai pasok. Struktur dasar standar diperkirakan tetap (DQS, 2026). Karena masih draf, rumusan dan nomor klausulnya masih dapat berubah sebelum terbit (ISO, 2026).
Kelebihan dan Kekurangannya
Kekuatan SMK3 terletak pada kepastian hukum dan rincian kriterianya. Auditor dan perusahaan membaca daftar yang sama, dan hasil audit dilaporkan kepada Menteri. Kelemahannya, daftar kriteria yang rinci mudah dijawab dengan dokumen, dan teks tahun 2012 belum menguraikan risiko psikososial atau kerja jarak jauh sejelas draf ISO, walaupun faktor psikologi sudah disebut.
ISO 45001 lebih lentur karena berbasis risiko dan konteks organisasi, serta dikenal pelanggan internasional. Namun, sertifikat ISO tidak menggantikan kewajiban SMK3, sebab PP 50/2012 hanya menempatkan standar internasional sebagai hal yang dapat diperhatikan.
Bukti dari lapangan menunjukkan sistem yang sudah ada mempermudah integrasi. Analisis kesenjangan di sebuah perusahaan garmen menemukan kesenjangan 12 persen terhadap ISO 45001:2018, kecil karena perusahaan itu sudah menerapkan ISO 9001:2015, dengan sisa celah pada klausul 4.1, 5.2, 6.2.1, dan 6.2.2 (Yoshana dkk., 2022). Studi ini hanya satu perusahaan, sehingga angkanya tidak dapat digeneralisasi, tetapi polanya sejalan dengan pengalaman umum: celah biasanya ada pada konteks, kebijakan, dan sasaran, bukan pada prosedur operasi.
Menurut kami, sebagian besar tema draf ISO bukan hal asing bagi perusahaan yang menjalankan SMK3 dengan sungguh-sungguh. Yang sering kurang adalah satu sistem terpadu. Perusahaan yang memelihara dua set dokumen untuk risiko yang sama akan menanggung beban audit ganda dan kehilangan pandangan menyeluruh atas risikonya.
Langkah Menuju Integrasi
Beberapa langkah dapat dimulai tanpa menunggu edisi final:
- Satukan register bahaya dan risiko yang memenuhi kriteria SMK3 dan klausul perencanaan ISO, lalu pastikan faktor psikologi yang sudah diminta PP 50/2012 benar-benar dinilai.
- Petakan 166 kriteria SMK3 ke klausul ISO 45001 dan jalankan satu program audit internal untuk keduanya.
- Manfaatkan P2K3 sebagai saluran konsultasi dan partisipasi pekerja yang juga diminta ISO.
- Tinjau pengendalian kontraktor dan penyedia eksternal, karena tema ini diperkirakan mendapat bobot lebih besar.
- Jangan menulis ulang sistem berdasarkan draf. Tunggu teks final, tetapi siapkan data dan proses yang memang diperlukan kedua acuan.
Nusa Safety membantu perusahaan menyelaraskan kedua sistem ini. Melalui layanan Implementasi SMK3 dan ISO 45001, tim Nusa Safety menyusun sistem terpadu yang mengacu pada PP 50/2012 dan ISO 45001. Audit Internal SMK3 dan Gap Assessment dan Audit Internal ISO membantu perusahaan melihat celah sebelum audit eksternal atau transisi ke edisi baru. Nusa Safety bukan lembaga audit SMK3 yang ditunjuk Menteri dan tidak menerbitkan sertifikat ISO.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- DQS. (2026, June 12). The most important facts about the revision of ISO 45001 at a glance. DQS Holding GmbH. https://www.dqsglobal.com/en/about/newsroom/the-most-important-facts-about-the-revision-of-iso-45001-at-a-glance
- International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html
- International Organization for Standardization. (2024). Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use - Amendment 1: Climate action changes (ISO Standard No. 45001:2018/Amd 1:2024). https://www.iso.org/standard/88428.html
- International Organization for Standardization. (2026). Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (Draft International Standard ISO/DIS 45001). https://www.iso.org/standard/89698.html
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [Government Regulation No. 50 of 2012 on the implementation of occupational safety and health management systems]. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/58/peraturan-pemerintah-nomor-50-tahun-2012
- Yoshana, A., Putra, M. F., & Setiowati, R. (2022). Gap analysis penerapan sistem manajemen K3 ISO 45001:2018 di PT. Citra Abadi Sejati (CAS) [Gap analysis of ISO 45001:2018 OHS management system implementation at PT Citra Abadi Sejati]. Jurnal Teknologi dan Manajemen, 20(1), 17-26. https://doi.org/10.52330/jtm.v20i1.52