Pada 22 Januari 2026, Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tantangan K3 saat ini bukan hanya kepatuhan pada aturan, tetapi juga pola pikir yang keliru dan sistem pengaman yang belum efektif. Ia menyebut sekitar 80 persen rangkaian kecelakaan kerap dikaitkan dengan human error, tetapi dari porsi itu hanya sekitar 30 persen yang murni kesalahan individu, sedangkan 70 persen dipicu kelemahan organisasi dan sistem kerja. Perusahaan diminta mengaudit dan memperbaiki sistem K3 secara berkala serta memastikan temuan risiko ditindaklanjuti sampai tuntas, bukan berhenti di dokumen (Hayat, 2026).
Pernyataan itu menyentuh pertanyaan lama dalam sistem manajemen K3: apakah sistem yang lengkap di atas kertas benar-benar mengubah keadaan di lapangan? Telaah ini membaca dua penelitian yang menjawab pertanyaan tersebut dari arah berbeda, satu survei di Indonesia dan satu studi kasus di Denmark.
Latar Penelitian
Di Indonesia, SMK3 wajib diterapkan perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi, sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penilaiannya memakai kriteria bertingkat, yaitu 64 kriteria untuk tingkat awal, 122 untuk tingkat transisi, dan 166 untuk tingkat lanjutan, dengan capaian 85 sampai 100 persen dinilai memuaskan (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Karena penilaiannya berbasis kriteria, wajar bila perhatian perusahaan tertuju pada bukti yang dapat diperiksa.
Dua Penelitian
Mayansara dkk. (2025) melakukan penelitian potong lintang terhadap 110 pegawai sebuah perusahaan kelistrikan yang dipilih secara acak sederhana. Penerapan SMK3 diukur dengan kuesioner 20 butir skala Likert yang disusun berdasarkan PP 50/2012, lalu dianalisis dengan uji Chi-Square dan rasio odds. Sebanyak 59,1 persen responden menilai penerapan SMK3 masih kurang, dan 63,6 persen menilai ada risiko kecelakaan di tempat kerjanya. Penerapan yang dinilai kurang berhubungan bermakna dengan risiko kecelakaan, dengan rasio odds 6,641 (p < 0,001).
Hohnen dan Hasle (2011) memakai pendekatan lain. Mereka menelaah sebuah perusahaan manufaktur di Denmark yang sistem manajemen K3-nya bersertifikat dan dalam banyak hal dinilai berhasil, lalu memperlakukannya sebagai kasus kritis. Temuannya, sistem yang sudah patuh pun kesulitan menangani masalah lingkungan kerja yang kompleks. Sertifikasi mendorong sistem menghasilkan fakta yang dapat diukur dan diaudit, karena sistem itu juga berfungsi menunjukkan keselamatan kepada pihak luar. Akibatnya, sistem tidak selalu menangani masalah yang paling mendesak dan dapat mengabaikan aspek seperti faktor psikososial.
Batas Bukti Keduanya
Kedua penelitian perlu dibaca dengan hati-hati. Mayansara dkk. (2025) mengukur penerapan SMK3 dan risiko kecelakaan dari persepsi pegawai pada satu waktu, bukan dari catatan kecelakaan. Hubungan yang ditemukan belum menunjukkan sebab akibat dan belum dikendalikan terhadap faktor lain, seperti jenis pekerjaan atau masa kerja. Hohnen dan Hasle (2011) meneliti satu perusahaan di negara dengan sistem pengawasan yang berbeda dari Indonesia, sehingga temuannya bersifat penjelasan mekanisme, bukan ukuran seberapa sering hal itu terjadi.
Makna bagi Praktik
Sekilas kedua penelitian tampak bertolak belakang: yang satu menunjukkan SMK3 berhubungan dengan risiko yang lebih rendah, yang lain menunjukkan sertifikasi dapat menggeser perhatian ke hal yang mudah diaudit. Kami membacanya sebagai dua sisi dari persoalan yang sama. Mayansara dkk. (2025) mengukur penerapan sebagaimana dirasakan pegawai, bukan kelengkapan dokumen, dan justru ukuran itulah yang berhubungan dengan penilaian risiko. Hohnen dan Hasle (2011) menjelaskan mengapa ukuran yang dipakai auditor dapat berbeda dari pengalaman pekerja.
Menurut kami, temuan ini sejalan dengan pesan Menaker bahwa perbaikan tidak boleh berhenti di dokumen (Hayat, 2026). Nilai audit yang tinggi tetap penting, tetapi tidak dapat menggantikan pertanyaan sederhana kepada pekerja: apakah sistem ini terasa berjalan di tempat Anda bekerja?
Langkah yang Disarankan
- Lengkapi audit dokumen dengan wawancara pekerja dan pengamatan lapangan, termasuk pekerja kontraktor dan sif malam.
- Gunakan survei persepsi pekerja secara berkala sebagai pembanding hasil audit, dengan pertanyaan yang disusun dari elemen PP 50/2012.
- Ukur penutupan temuan audit, bukan hanya jumlah temuan, dan periksa ulang apakah perbaikan bertahan.
- Libatkan pekerja dalam identifikasi bahaya dan evaluasi kinerja, sebagaimana ISO 45001:2018 mensyaratkan konsultasi dan partisipasi pekerja (International Organization for Standardization [ISO], 2018).
- Sisihkan waktu tinjauan manajemen untuk masalah yang sulit diaudit, seperti beban kerja, kelelahan, dan faktor psikososial.
Peran Nusa Safety
Nusa Safety membantu perusahaan menguji jarak antara dokumen dan praktik melalui audit internal SMK3 yang memadukan pemeriksaan bukti, wawancara, dan pengamatan lapangan, serta penilaian kematangan budaya keselamatan. Untuk perusahaan yang sedang membangun atau membenahi sistemnya, tim Nusa Safety juga mendampingi penerapan SMK3 dan ISO 45001.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- Hayat, W. N. (2026, January 26). Menaker ungkap pentingnya K3 bagi pekerja dan perusahaan, simak! [Manpower minister explains why OHS matters for workers and companies]. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260126110026-4-705263/menaker-ungkap-pentingnya-k3-bagi-pekerja-dan-perusahaan-simak
- Hohnen, P., & Hasle, P. (2011). Making work environment auditable: A 'critical case' study of certified occupational health and safety management systems in Denmark. Safety Science, 49(7), 1022-1029. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2010.12.005
- International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems: Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html
- Mayansara, A., Atnang, M., Dwiyanti, D., & Banudi, L. (2025). Risiko kecelakaan kerja: Perspektif pegawai terhadap implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja [Work accident risk: Employee perspectives on the implementation of an OHS management system]. Health Information: Jurnal Penelitian, 17(2), 176-186. https://doi.org/10.36990/hijp.v17i2.1543
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja [Government Regulation No. 50 of 2012 on the implementation of OHS management systems]. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/58/peraturan-pemerintah-nomor-50-tahun-2012
