Survei Sebelum Renovasi

Pada 30 Juli 2025, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa renovasi 37 Sekolah Rakyat Tahap IB di 21 provinsi dipercepat agar fungsional pada 31 Juli 2025, dengan nilai kontrak Rp206,17 miliar. Menteri PU menjelaskan bahwa penanganannya sama dengan Tahap I, yaitu merenovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, aset pemerintah daerah, dan perguruan tinggi yang dialihfungsikan menjadi sekolah. Kementerian yang sama juga menyiapkan renovasi Tahap IC di 49 titik dengan proyeksi anggaran sekitar Rp235 miliar (Ferdianto, 2025).

Program ini memperlihatkan pola yang juga sering dijumpai di sektor swasta: gedung lama diubah fungsinya dalam waktu singkat. Pekerjaan renovasi berbeda dari membangun gedung baru karena kontraktor bekerja di dalam bangunan yang riwayat bahan, struktur, dan instalasinya sering tidak terdokumentasi. Artikel ini menjelaskan satu alat sederhana untuk menghadapi kondisi tersebut, yaitu survei bahaya pra-renovasi.

Dasar Metode

Survei ini kami susun dari tiga rujukan. Pertama, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi menetapkan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP) sebagai bagian dokumen SMKK. Penilaian risiko dihitung dari perkalian tingkat kekerapan dan tingkat keparahan pada skala 1 sampai 5, dan sasaran keselamatan mencakup lingkungan kerja, lingkungan terdampak proyek, lingkungan alam, serta lingkungan terbangun (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Kementerian PUPR], 2021). Gedung yang direnovasi adalah lingkungan terbangun itu sendiri.

Kedua, pedoman survei asbes dari Health and Safety Executive Inggris (HSE) mewajibkan survei renovasi dan pembongkaran sebelum pekerjaan renovasi dimulai. Survei ini bertujuan menemukan, sejauh dapat dilakukan, semua bahan berasbes di area kerja, bersifat intrusif, sebaiknya dilakukan di area yang tidak berpenghuni, dan laporannya diberikan pemilik kepada perancang serta kontraktor yang menawar pekerjaan (Health and Safety Executive [HSE], 2012).

Ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 mewajibkan pengusaha atau pengurus memastikan tidak ada tenaga kerja yang mendekati, melewati, atau bekerja pada atau dekat permukaan yang rapuh (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia [Kemnaker], 2016). Atap dan plafon gedung lama termasuk permukaan yang paling sering perlu dinilai dari sisi ini.

Langkah Survei

Urutan berikut adalah susunan kami untuk renovasi gedung satu sampai tiga lantai:

• Kumpulkan data gedung: umur, gambar yang masih ada, riwayat perbaikan, dan bagian yang akan dibongkar atau diubah.
• Tetapkan batas area kerja dan status hunian. Bagian gedung yang masih dipakai dipisahkan sebelum survei intrusif dan pembongkaran.
• Telusuri bahan yang diduga mengandung asbes, misalnya lembaran atap, plafon, dan dinding partisi berbahan semen serat. Bahan diperlakukan sebagai diduga berasbes sampai ada hasil uji laboratorium.
• Periksa permukaan rapuh dan kondisi struktur: atap, plafon, talang, kanopi, serta tanda retak atau lapuk pada elemen yang akan menahan beban pekerja.
• Periksa instalasi listrik, air, dan gas yang ada, termasuk titik yang harus diisolasi sebelum dinding atau plafon dibuka.
• Masukkan setiap temuan ke IBPRP dan Rencana Keselamatan Konstruksi, lalu sertakan ringkasan survei dalam dokumen pengadaan.

Perhatian khusus pada asbes punya dasar kesehatan yang kuat. Pajanan serat asbes dapat menyebabkan asbestosis, kanker paru, dan mesotelioma, dan pekerja konstruksi serta pemeliharaan bangunan termasuk kelompok yang berisiko, terutama saat renovasi dan pembongkaran (Salawati, 2015). Di Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1985 melarang penggunaan asbes dengan cara disemprotkan, melarang pemakaian asbes biru (krokidolit), dan mewajibkan pengurus menyediakan alat pelindung diri serta penerangan tentang bahaya dan cara kerja yang aman (Departemen Tenaga Kerja, 1985). Peraturan itu disusun untuk perusahaan yang memakai asbes dalam proses produksi, sehingga penerapan prinsipnya pada renovasi adalah tafsiran kami, bukan bunyi pasalnya.

Contoh Penerapan

Ambil contoh rekaan: sebuah aula tua beratap lembaran semen serat akan diganti atapnya oleh empat pekerja. Survei menemukan lembaran yang retak, rangka kayu yang sebagian lapuk, dan tidak ada titik tambat. Dengan skala Permen PUPR, tim proyek dapat memberi kekerapan 3 dan keparahan 5 untuk bahaya jatuh menembus atap, sehingga nilainya 15. Pengendalian yang dipilih adalah bekerja dari perancah dan papan injakan, memasang jaring di bawah atap, dan tidak menginjak lembaran secara langsung. Setelah pengendalian, kekerapan dapat dinilai 1 sehingga nilainya 5. Untuk lembaran yang diduga berasbes, pengendaliannya adalah pengujian sampel, pembongkaran utuh tanpa dipotong atau dipecah, pembasahan, dan pembatasan area. Angka dalam contoh ini ilustrasi, bukan hasil pengukuran.

Batas Penggunaan

Survei visual tidak dapat memastikan ada atau tidaknya asbes; kepastian hanya datang dari uji laboratorium. Survei ini juga tidak menggantikan penilaian struktur oleh ahli bila ada tanda kerusakan berat. Di sisi lain, menurut kami jadwal yang dipadatkan justru memperkuat alasan melakukannya. Satu sampai dua hari survei di awal lebih murah daripada pekerjaan yang terhenti karena atap runtuh atau bahan berasbes yang terlanjur dipecah di ruang yang akan dipakai siswa.

Dukungan Nusa Safety

Nusa Safety membantu pemilik gedung dan kontraktor melalui penilaian keselamatan bangunan dan fasilitas sebelum renovasi, serta lokakarya penilaian risiko dan JSA untuk menerjemahkan temuan survei ke dalam IBPRP. Pelatihan bersertifikat dan riksa uji diselenggarakan bersama mitra PJK3 berizin; Nusa Safety hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal dan bukan PJK3.

Artikel ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. Departemen Tenaga Kerja. (1985). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes [Minister of Manpower Regulation No. PER.03/MEN/1985 on occupational safety and health in the use of asbestos]. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/3123/peraturan-menteri-tenaga-kerja-nomor-3-tahun-1985
2. Ferdianto, A. (2025, July 30). Telan anggaran Rp 206,17 miliar, Sekolah Rakyat tahap Ib fungsional 31 Juli 2025 [Costing Rp206.17 billion, Stage Ib Sekolah Rakyat functional on 31 July 2025]. Kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/telan-anggaran-rp-20617-miliar-sekolah-rakyat-tahap-ib-fungsional-31-juli-2025
3. Health and Safety Executive. (2012). Asbestos: The survey guide (HSG264, 2nd ed.). HSE Books. https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg264.pdf
4. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian [Minister of Manpower Regulation No. 9 of 2016 on occupational safety and health in work at height]. https://peraturan.bpk.go.id/Details/146109/permenaker-no-9-tahun-2016
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi [Minister of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021 on construction safety management system guidelines]. https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pupr-no-10-tahun-2021
6. Salawati, L. (2015). Penyakit akibat kerja oleh karena pajanan serat asbes [Occupational disease due to asbestos fibre exposure]. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, 15(1), 44-50. https://jurnal.usk.ac.id/JKS/article/view/3250