Pada 2 November 2023, saat meletakkan batu pertama kantor BPJS Ketenagakerjaan di Ibu Kota Nusantara, Presiden menyampaikan bahwa pekerja proyek di sana sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan berharap seluruh proses pembangunan berjalan tanpa kecelakaan. Pada kesempatan yang sama disebutkan bahwa pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, bandara, pusat belanja, apartemen, dan perkantoran di kawasan itu sudah dimulai (BPJS Ketenagakerjaan, 2023).
Jaminan sosial melindungi pekerja setelah kecelakaan terjadi. Pencegahannya dimulai jauh lebih awal, ketika pengguna jasa menetapkan tingkat risiko keselamatan konstruksi sebuah paket pekerjaan. Tulisan ini menjelaskan metode penetapan itu menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), lengkap dengan contoh penerapan dan batas penggunaannya.
Dua Lapis Penilaian
Permen PUPR 10/2021 membagi risiko keselamatan konstruksi menjadi kecil, sedang, dan besar, yang ditetapkan oleh pengguna jasa sesuai kriteria dalam lampirannya (Pasal 34). Risiko kecil mencakup pekerjaan yang dinilai berbahaya rendah dalam Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sampai Rp10 miliar, tenaga kerja kurang dari 25 orang, dan/atau teknologi sederhana. Risiko sedang mencakup HPS di atas Rp10 miliar sampai Rp100 miliar, 25 sampai 100 pekerja, dan/atau teknologi madya. Risiko besar mencakup HPS di atas Rp100 miliar, lebih dari 100 pekerja, pemakaian pesawat angkat, metode peledakan, dan/atau teknologi tinggi. Bila satu pekerjaan memenuhi lebih dari satu kriteria, tingkat yang dipilih adalah yang lebih tinggi (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021).
Lapis kedua adalah Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP). Nilai risiko setiap tahapan pekerjaan dihitung dengan mengalikan tingkat kekerapan dan tingkat keparahan, masing-masing pada skala 1 sampai 5 (Pasal 5).
Langkah Penetapan
- Uraikan pekerjaan sesuai metode pelaksanaan, dari persiapan sampai serah terima.
- Identifikasi bahaya pada setiap tahapan, termasuk bahaya bagi masyarakat di sekitar proyek.
- Beri nilai kekerapan dan keparahan, lalu kalikan untuk mendapatkan nilai risiko setiap bahaya.
- Periksa kriteria paket: HPS, jumlah pekerja pada puncak kegiatan, pesawat angkat, peledakan, dan tingkat teknologi.
- Ambil tingkat tertinggi yang terpenuhi, lalu turunkan konsekuensinya.
Konsekuensinya nyata. Paket berisiko besar memerlukan Ahli K3 Konstruksi atau Ahli Keselamatan Konstruksi utama, atau madya dengan pengalaman paling singkat 3 tahun; paket berisiko sedang memerlukan tingkat madya, atau muda berpengalaman 3 tahun; paket berisiko kecil cukup tingkat muda atau Petugas Keselamatan Konstruksi. Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) wajib untuk pekerjaan berisiko sedang dan besar serta pekerjaan khusus (Pasal 26), dan paket berisiko sedang dan besar juga wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dan rencana manajemen lalu lintas (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021).
Contoh Penerapan
Bayangkan sebuah gedung empat lantai dengan HPS Rp8 miliar, puncak tenaga kerja 40 orang, dan satu derek menara untuk mengangkat material. Contoh ini rekaan untuk menjelaskan metode, bukan proyek nyata. Dari HPS, paket ini masuk risiko kecil. Dari jumlah pekerja, masuk risiko sedang. Dari pemakaian pesawat angkat, masuk risiko besar. Hasil akhirnya risiko besar, sehingga personel keselamatan, AKK, dan dokumen pendukungnya harus disiapkan pada tingkat itu.
Pada lapis IBPRP, pengangkatan bekisting ke lantai empat dengan derek menara dapat diberi kekerapan 3 dan keparahan 5, sehingga nilainya 15 dari maksimum 25. Setelah pengendalian seperti zona larangan di bawah beban, juru ikat yang kompeten, dan tali pengarah, kekerapannya dapat dinilai turun menjadi 2 sehingga nilainya 10, sedangkan keparahannya tetap karena benda jatuh dari ketinggian tetap dapat berakibat fatal. Dalam penerapan nyata pada pekerjaan jalan Simpang Pudak - Suak Kandis, Hairi et al. (2022) memperoleh nilai risiko 3,83 dengan metode IBPRP yang sama, yang menempatkan pekerjaan itu pada risiko kecil dengan kebutuhan personel tingkat muda atau petugas keselamatan konstruksi.
Batas Metode
Matriks kekerapan kali keparahan mudah dipakai, tetapi punya kelemahan yang sudah lama dibahas. Cox (2008) menunjukkan bahwa matriks risiko dapat memberi peringkat sama pada risiko yang besarnya sangat berbeda, bahkan dapat menempatkan risiko yang lebih kecil di peringkat lebih tinggi, dan bahwa pengelompokan keparahan untuk akibat yang tidak pasti tidak dapat dilakukan secara objektif. Menurut penilaian kami, skala 1 sampai 5 juga membuka ruang bagi nilai yang "dinegosiasikan" agar dokumen tampak aman.
Kriteria berbasis atribut proyek dalam Pasal 34 sebagian menutup celah itu, karena ada atau tidaknya pesawat angkat, jumlah pekerja, dan nilai HPS dapat diperiksa siapa saja. Kekeliruan yang mudah terjadi justru menetapkan tingkat risiko dari HPS saja, seperti pada contoh di atas. Penetapan juga tidak berhenti di dokumen tender. RKK harus disesuaikan bila lingkup dan kondisi pelaksanaan berubah, dengan persetujuan pengguna jasa (Pasal 25), sejalan dengan prinsip bahwa penilaian risiko dilakukan secara sistematis, berulang, dan kolaboratif (International Organization for Standardization [ISO], 2018). Metode kerja yang berubah, misalnya beralih dari derek bergerak ke derek menara, adalah alasan untuk menilai ulang.
Peran Nusa Safety
Nusa Safety membantu kontraktor dan pengguna jasa menyusun IBPRP dan AKK yang sesuai metode kerja melalui Workshop Penilaian Risiko dan JSA, serta mendampingi kajian risiko pekerjaan khusus lewat Kajian Teknik dan Penilaian Risiko. Sertifikat yang diberikan adalah sertifikat pelatihan internal, bukan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- BPJS Ketenagakerjaan. (2023, November 6). Jokowi jamin keselamatan di IKN, semua masuk BPJS Ketenagakerjaan [Jokowi assures safety in IKN, all workers enrolled in BPJS Ketenagakerjaan]. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28616/Jokowi-Jamin-Keselamatan-di-IKN,-Semua-Masuk-BPJS-Ketenagakerjaan-
- Cox, L. A., Jr. (2008). What's wrong with risk matrices? Risk Analysis, 28(2), 497-512. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01030.x
- Hairi, M. J. M., Handayani, E., & Dwiretnani, A. (2022). Evaluasi risiko sistem manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 pada pekerjaan konstruksi jalan [Construction safety management system risk evaluation under PUPR Regulation No. 10 of 2021 on road construction work]. Jurnal Talenta Sipil, 5(2), 361. https://doi.org/10.33087/talentasipil.v5i2.139
- International Organization for Standardization. (2018). Risk management - Guidelines (ISO Standard No. 31000:2018). https://www.iso.org/standard/65694.html
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi [Minister of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021 on Construction Safety Management System Guidelines]. https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pupr-no-10-tahun-2021
