Efisiensi dan Biaya SMKK

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan pada 22 Januari 2025, menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306.695.177.420.000, terdiri atas Rp256,1 triliun belanja kementerian dan lembaga serta Rp50,6 triliun transfer ke daerah (Presiden Republik Indonesia, 2025). Pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 yang semula Rp110,95 triliun sempat dipangkas menjadi Rp29,57 triliun. Setelah rekonstruksi efisiensi yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR pada 13 Februari 2025, pagu indikatif akhirnya menjadi Rp50,48 triliun. Menteri PU menyebut tidak ada penambahan jalan nasional baru pada 2025, dan preservasi jalan rutin direncanakan hanya untuk 6 bulan pertama (Maharani, 2025).

Bagi pengguna jasa dan kontraktor, pertanyaan praktisnya adalah apakah tekanan anggaran ini boleh menyentuh biaya keselamatan konstruksi. Analisis ini membaca dasar hukum efisiensi dan ketentuan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), lalu menimbang implikasinya bagi pengelolaan proyek dan kontraktor.

Dasar Hukum Efisiensi

Inpres 1/2025 meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan nonoperasional, sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Belanja pegawai dan bantuan sosial dikecualikan. Hasil identifikasi disampaikan kepada komisi DPR mitra untuk mendapat persetujuan, lalu dituangkan sebagai blokir anggaran (Presiden Republik Indonesia, 2025, Diktum KETIGA). Inpres ini mengatur besaran dan pos belanja yang ditinjau. Inpres ini tidak mengubah standar teknis penyelenggaraan konstruksi.

Kewajiban yang Tetap

Standar teknis itu bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 59 ayat (1) mewajibkan pengguna jasa dan penyedia jasa memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, dan ayat (3) menyebut standar keselamatan dan kesehatan kerja sebagai salah satu cakupannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi menurunkan kewajiban itu ke dalam anggaran. Biaya penerapan SMKK didefinisikan sebagai biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK. Untuk pekerjaan konstruksi, rinciannya mencakup penyiapan rencana keselamatan konstruksi dan dokumen terkait, sosialisasi dan pelatihan, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, asuransi dan perizinan, personel keselamatan konstruksi, fasilitas kesehatan, rambu dan manajemen lalu lintas, konsultasi ahli, serta kegiatan pengendalian risiko. Pengguna jasa harus memastikan seluruh biaya ini dianggarkan dan diterapkan, penyedia jasa harus mencantumkannya dalam penawaran, dan kontrak dengan subpenyedia jasa harus memuat anggaran biaya penerapan SMKK sesuai kebutuhan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Kementerian PUPR], 2021).

Sanksinya dalam pemilihan penyedia jelas. Pada metode sistem harga terendah, penyedia yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK dinyatakan gugur, dan pada sistem nilai, nilai penawaran biayanya dinilai nol (Kementerian PUPR, 2021, Pasal 22). Saat pelaksanaan, rencana keselamatan konstruksi dan rencana manajemen lalu lintas harus disesuaikan dengan perubahan lingkup dan kondisi, dengan persetujuan pengguna jasa (Kementerian PUPR, 2021, Pasal 25).

Membaca Celahnya

Dari perbandingan kedua aturan, kami menyimpulkan bahwa efisiensi bekerja di tingkat program, yaitu berapa paket yang jalan dan seberapa besar lingkupnya, sedangkan kewajiban SMKK bekerja di tingkat paket. Paket yang tetap dilelang tetap wajib memuat biaya penerapan SMKK yang memadai.

Risiko yang kami lihat bukan pada aturan, tetapi pada praktik. Tekanan untuk menekan harga perkiraan sendiri dapat mendorong biaya SMKK disusun seadanya. Paket yang ditunda lalu dikejar pada paruh kedua tahun dapat memadatkan jadwal. Penelitian Han dkk. (2014) pada sebuah proyek konstruksi menemukan bahwa keterlambatan jadwal dan pengerjaan ulang menjadi faktor kritis yang memengaruhi terjadinya kecelakaan, dalam model yang mengaitkan tekanan produksi dengan persepsi pekerja tentang keselamatan, pelatihan, pengawasan, dan jumlah anggota regu. Preservasi jalan yang dibatasi 6 bulan juga berarti pemeliharaan dilakukan dalam waktu sempit di jalan yang tetap dilalui kendaraan. Temuan Han dkk. berasal dari satu proyek di luar Indonesia, sehingga penilaian ini kami ajukan sebagai arah kewaspadaan, bukan kepastian.

Implikasi Kepatuhan

• Bagi pengguna jasa: pertahankan pos biaya penerapan SMKK di HPS sesuai tingkat risiko paket, dan perlakukan pemangkasannya sebagai keputusan yang perlu dasar tertulis (Kementerian PUPR, 2021).
• Bagi penyedia jasa: jangan memenangkan tender dengan menipiskan biaya SMKK, karena penawaran tanpa perkiraan biaya itu gugur atau dinilai nol (Kementerian PUPR, 2021, Pasal 22).
• Turunkan anggaran SMKK ke kontrak subkontraktor dan pemasok, lalu periksa realisasinya di lapangan (Kementerian PUPR, 2021).
• Saat lingkup dikurangi atau jadwal dipadatkan, perbarui rencana keselamatan konstruksi dan mintakan persetujuan pengguna jasa (Kementerian PUPR, 2021, Pasal 25).
• Pantau tanda tekanan produksi, misalnya lembur berturut-turut dan pekerjaan ulang, sebagai indikator awal (Han dkk., 2014).

Peran Nusa Safety

Nusa Safety dapat membantu pengguna jasa dan kontraktor utama memeriksa apakah sistem keselamatan kontraktor dan subkontraktornya berjalan sesuai rencana melalui Audit HSE dan CSMS, serta menyusun sistem prakualifikasi dan pengendalian kontraktor lewat Pengembangan dan Prakualifikasi CSMS. Untuk perusahaan yang ingin sistem manajemen K3-nya selaras dengan kewajiban proyek, tersedia pendampingan penerapan SMK3 dan ISO 45001. Pertanyaan hukum tentang kontrak dan pengadaan sebaiknya dirujuk ke advokat. Nusa Safety hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal dan bukan PJK3.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. Han, S., Saba, F., Lee, S., Mohamed, Y., & Peña-Mora, F. (2014). Toward an understanding of the impact of production pressure on safety performance in construction operations. Accident Analysis & Prevention, 68, 106-116. https://doi.org/10.1016/j.aap.2013.10.007
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi [Minister of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021 on construction safety management system guidelines]. https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pupr-no-10-tahun-2021
3. Maharani, A. S. A. (2025, February 23). Panjang jalan nasional 2025 tak bertambah akibat efisiensi anggaran [No new national road length in 2025 due to budget efficiency]. Kompas.com. https://www.kompas.com/properti/read/2025/02/23/210000021/panjang-jalan-nasional-2025-tak-bertambah-akibat-efisiensi-anggaran
4. Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Law No. 2 of 2017 on construction services]. https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-2-tahun-2017
5. Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 [Presidential Instruction No. 1 of 2025 on spending efficiency in the 2025 state and regional budgets]. https://pasal.id/peraturan/inpres/inpres-no-1-tahun-2025