Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum batch kedua dengan kuota 2.100 peserta dari seluruh Indonesia. Pendaftaran dibuka 6 sampai 12 April 2026, dan rangkaian pembinaan serta sertifikasinya dijadwalkan 27 April sampai 13 Mei 2026. Biaya pelatihan digratiskan, sementara peserta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp420.000, terdiri atas Rp150.000 untuk sertifikat pembinaan, Rp120.000 untuk evaluasi SKP AK3, dan Rp150.000 untuk penerbitan SKP. Menteri Ketenagakerjaan menyebut kebutuhan perusahaan terhadap Ahli K3 terus meningkat dan keberadaannya tidak lagi dapat dipandang sekadar pelengkap (Zhafira, 2026).
Pekan ini, ribuan peserta berada di tahap akhir rangkaian tersebut. Pertanyaan yang jarang dibahas adalah apa yang terjadi setelah sertifikat terbit. Telaah ini membaca dua penelitian internasional tentang apa yang membentuk peran seorang profesional K3 dan bagaimana kompetensinya dirumuskan, lalu menarik maknanya bagi perusahaan yang menunjuk Ahli K3.
Penelitian Pertama
Provan dkk. (2017) menelusuri sekitar 100 publikasi tentang praktik profesional K3, mencakup komentar, teori, dan penelitian empiris, lalu melakukan analisis tematik. Hasilnya adalah 25 faktor yang dikelompokkan menjadi delapan tema dan tiga kategori. Faktor institusional berkaitan dengan organisasi serta konteks sosial dan politiknya. Faktor relasional menyangkut interaksi profesional K3 dengan personel dan proses lain di organisasi. Faktor individual berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan, dan keyakinan sang profesional (Provan dkk., 2017).
Rinciannya mencolok. Tinjauan itu menemukan 12 faktor relasional, sedangkan faktor individual hanya empat, yaitu keyakinan tentang keselamatan, pengetahuan domain keselamatan, keterampilan sebagai pekerja pengetahuan, dan pemahaman risiko. Para peneliti juga menyimpulkan bahwa penelitian empiris yang andal tentang praktik profesional K3 di organisasi masih sangat sedikit, dan kekurangan ini dapat membuat peran mereka kurang efektif dalam meningkatkan keselamatan (Provan dkk., 2017).
Penelitian Kedua
Pryor dkk. (2019) mengulas penyusunan kerangka kapabilitas profesional K3 global oleh International Network of Safety and Health Practitioner Organisations (INSHPO). Pada 2013, jaringan ini memandang perlunya pendekatan global yang memosisikan profesional K3 sebagai pemimpin berpengaruh yang mengintegrasikan K3 ke dalam proses bisnis. Kerangka tersebut dikembangkan oleh badan internasional yang mewakili asosiasi profesi dari 10 negara dan didukung 53 organisasi melalui Singapore Accord. Hasil pentingnya adalah pemisahan dua peran, yaitu OHS Professional dan OHS Practitioner, masing-masing dengan pengetahuan dan keterampilan yang dirumuskan berbeda. Para peneliti menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak boleh statis dan masih memerlukan pengembangan (Pryor dkk., 2019).
Batas Kedua Penelitian
Penelitian pertama adalah tinjauan pustaka yang memetakan faktor, bukan mengukur seberapa besar pengaruh setiap faktor terhadap angka kecelakaan. Penelitian kedua mendokumentasikan proses penyusunan kerangka berbasis konsensus asosiasi profesi, bukan menguji apakah kerangka itu meningkatkan kinerja keselamatan. Keduanya juga bertumpu pada literatur dan asosiasi dari negara yang sistem K3-nya berbeda dengan Indonesia, tempat Ahli K3 ditunjuk melalui keputusan pemerintah setelah lulus evaluasi.
Makna bagi Perusahaan
Menurut kami, temuan Provan dkk. (2017) memberi cara pandang yang berguna bagi perusahaan. Pembinaan dan ujian menyentuh terutama faktor individual, khususnya pengetahuan domain dan pemahaman risiko. Faktor relasional dan institusional, seperti posisi Ahli K3 dalam struktur, aksesnya ke pengambil keputusan, dan cara ia bekerja bersama supervisor lini, tidak dapat diberikan oleh sertifikat. Faktor-faktor itu ditentukan oleh perusahaan yang menunjuknya.
Kerangka INSHPO juga mengingatkan bahwa label profesi yang sama dapat menutupi peran yang berbeda (Pryor dkk., 2019). Di lapangan, seorang Ahli K3 Umum bisa berfungsi sebagai pelaksana inspeksi harian atau sebagai penasihat manajemen tentang risiko besar. Kedua peran sah, tetapi kebutuhan pengembangannya tidak sama, dan perusahaan perlu jelas tentang peran mana yang diharapkan.
ISO 45001:2018 mewajibkan organisasi menentukan kompetensi yang diperlukan, memastikan pekerja kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil (International Organization for Standardization [ISO], 2018). Dengan kerangka ini, sertifikat Ahli K3 Umum dapat dibaca sebagai satu bukti kompetensi, bukan keseluruhan bukti.
Langkah Setelah Sertifikasi
- Tuliskan peran Ahli K3 yang ditunjuk: apa yang diputuskan sendiri, apa yang direkomendasikan, dan kepada siapa ia melapor.
- Beri akses langsung ke rapat manajemen yang membahas anggaran, perubahan proses, dan kontraktor, karena faktor institusional menentukan seberapa jauh kompetensinya terpakai (Provan dkk., 2017).
- Susun rencana pengembangan pascasertifikasi yang menyasar keterampilan relasional, misalnya memfasilitasi analisis risiko bersama lini dan menyampaikan rekomendasi kepada manajemen.
- Evaluasi efektivitasnya setelah enam sampai dua belas bulan melalui contoh pekerjaan nyata, bukan hanya kehadiran pelatihan (ISO, 2018).
- Bedakan kebutuhan pengembangan bagi Ahli K3 yang berperan sebagai pelaksana dan yang berperan sebagai penasihat (Pryor dkk., 2019).
Peran Nusa Safety
Nusa Safety menyelenggarakan program Ahli K3 Umum bersama mitra PJK3 berizin, sehingga sertifikasi resmi tetap diterbitkan oleh pihak yang berwenang, sementara Nusa Safety hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal. Untuk memperkuat sisi relasional, tim Nusa Safety menyediakan Kepemimpinan HSE untuk Manajemen Lini bagi atasan yang bekerja bersama Ahli K3, serta pengembangan modul pelatihan untuk rencana pengembangan pascasertifikasi sesuai risiko tempat kerja. Untuk membicarakan kebutuhan tertentu, silakan hubungi tim Nusa Safety.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html
- Provan, D. J., Dekker, S. W. A., & Rae, A. J. (2017). Bureaucracy, influence and beliefs: A literature review of the factors shaping the role of a safety professional. Safety Science, 98, 98-112. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.06.006
- Pryor, P., Hale, A., & Hudson, D. (2019). Development of a global framework for OHS professional practice. Safety Science, 117, 404-416. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.04.033
- Zhafira, A. N. (2026, April 6). Kemnaker kembali buka Pembinaan dan Sertifikasi K3 gratis [Ministry of Manpower reopens free OHS training and certification]. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/5512729/kemnaker-kembali-buka-pembinaan-dan-sertifikasi-k3-gratis
