Rabu, 3 Januari 2024, sebuah bus yang membawa rombongan guru dari Malang menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan tiang pancang beton di KM 567 ruas Tol Ngawi-Solo. Dua orang meninggal, yaitu kernet bus dan kernet truk, dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Hasil sementara olah tempat kejadian perkara menyebut bus diduga terlalu mengambil haluan ke kiri saat hendak mendahului truk (JPNN, 2024). Penyelidikan masih berjalan, sehingga kami tidak membahas penyebab kejadian itu.
Kecelakaan seperti ini menjadi alasan baik untuk membaca ulang aturan yang mengatur sisi manusia dalam angkutan umum: waktu kerja pengemudi dan sistem manajemen keselamatan perusahaan.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur dua kewajiban pokok bagi perusahaan angkutan umum. Pasal 90 mewajibkan perusahaan mematuhi dan memberlakukan ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi. Waktu kerja pengemudi kendaraan bermotor umum paling lama 8 jam sehari, pengemudi wajib beristirahat paling singkat setengah jam setelah mengemudi 4 jam berturut-turut, dan dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 jam sehari termasuk istirahat 1 jam. Pasal 204 ayat (1) mewajibkan perusahaan angkutan umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan ayat (2) mewajibkan kendaraan bermotor umum dilengkapi alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan. Pengawasan atas program keselamatan dilakukan melalui audit, inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan (Pasal 206) (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).
Isi Pokok PM 85/2018
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum menjabarkan kewajiban Pasal 204. Sistem itu wajib dibuat paling lama 3 bulan sejak izin penyelenggaraan diberikan dan dilaporkan kepada pemberi izin (Pasal 4). Pasal 5 ayat (1) menetapkan 10 elemen: komitmen dan kebijakan, pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan evaluasi, serta pengukuran kinerja. Perusahaan yang tidak membuat dan melaksanakannya dapat dikenai peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin (Pasal 18) (Kementerian Perhubungan [Kemenhub], 2018).
Lampiran I peraturan itu menyebut kelelahan dan stres sebagai faktor manusia yang wajib diidentifikasi, termasuk perilaku berbahaya seperti mengemudi dalam keadaan lelah, mengantuk, atau mabuk. Contoh prosedur dalam Lampiran II bahkan memuat ketentuan istirahat setengah jam setelah mengemudi 3 jam (Kemenhub, 2018).
Bukti Soal Kantuk
Telaah sistematis dan meta-analisis atas 17 studi, dengan total lebih dari 70.000 partisipan, menemukan bahwa kantuk saat mengemudi yang dilaporkan sendiri berkaitan dengan risiko kecelakaan kendaraan bermotor sekitar 2,5 kali lipat (rasio odds gabungan 2,51; IK 95% 1,87 sampai 3,39). Heterogenitas antarstudi tinggi, dan paparan diukur dari laporan diri, sehingga besaran pastinya perlu dibaca hati-hati (Bioulac dkk., 2017).
Celah Yang Kami Lihat
Pertama, batas jam dalam Pasal 90 adalah batas waktu kerja, bukan ukuran kantuk. Pengemudi yang patuh batas 8 jam tetap dapat mengantuk bila tidurnya kurang, sehingga batas jam perlu didampingi pemeriksaan kesiapan sebelum berangkat. Kedua, Lampiran I PM 85/2018 juga memaknai jam kerja yang tinggi sebagai tanda pengalaman pengemudi (Kemenhub, 2018). Menurut kami, pengalaman dan beban jam kerja sebaiknya dicatat sebagai dua hal terpisah, karena keduanya bisa bergerak berlawanan arah. Ketiga, frasa "dalam hal tertentu" pada pengecualian 12 jam tidak dijabarkan dalam pasal itu, sehingga perusahaan perlu menetapkan sendiri kapan pengecualian boleh dipakai dan bagaimana risikonya dikendalikan.
Keempat, Pasal 90 dan PM 85/2018 ditujukan kepada perusahaan angkutan umum. Perusahaan manufaktur, tambang, atau distribusi yang mengoperasikan armada sendiri tidak selalu masuk definisi itu, padahal bahaya kelelahan pengemudinya sama.
Implikasi Kepatuhan
- Masukkan kelelahan dan kantuk ke daftar bahaya dan risiko, lengkap dengan pengendaliannya, sesuai elemen manajemen bahaya dan risiko (Kemenhub, 2018).
- Susun jadwal dan pergantian pengemudi yang memenuhi Pasal 90, catat jam mengemudi aktual, dan tetapkan kriteria tertulis untuk pengecualian 12 jam (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).
- Lakukan pemeriksaan kesiapan pengemudi sebelum berangkat, termasuk pertanyaan tentang tidur dan kantuk (Bioulac dkk., 2017).
- Bagi armada perusahaan non-angkutan umum, pakai kerangka yang sama secara sukarela atau rujuk ISO 39001:2012 tentang sistem manajemen keselamatan lalu lintas jalan (International Organization for Standardization [ISO], 2012).
Peran Nusa Safety
Nusa Safety membantu perusahaan menyusun prosedur pengelolaan pengemudi dan perjalanan melalui Penyusunan SOP dan Pedoman Teknis, serta memfasilitasi identifikasi bahaya kelelahan bersama tim operasi lewat Lokakarya Penilaian Risiko dan JSA. Nusa Safety hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- Bioulac, S., Micoulaud-Franchi, J.-A., Arnaud, M., Sagaspe, P., Moore, N., Salvo, F., & Philip, P. (2017). Risk of motor vehicle accidents related to sleepiness at the wheel: A systematic review and meta-analysis. Sleep, 40(10), zsx134. https://doi.org/10.1093/sleep/zsx134
- International Organization for Standardization. (2012). Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 39001:2012). https://www.iso.org/standard/44958.html
- JPNN. (2024, January 3). Kecelakaan bus dan truk di Tol Ngawi, 2 meninggal dunia [Bus and truck crash on the Ngawi toll road, 2 dead]. JPNN.com. https://m.jpnn.com/news/kecelakaan-bus-dan-truk-di-tol-ngawi-2-meninggal-dunia
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum [Regulation on safety management systems for public transport companies]. https://dishub.bantulkab.go.id/storage/dishub/menu/171/Permenhub-No-PM-85-Tahun-2018-tentang-SMKPAU.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Law on road traffic and transport]. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2009/22TAHUN2009UU.htm
