Membangun Ulang dengan Selamat

Hingga Ahad, 4 Januari 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.177 orang meninggal dunia akibat rangkaian banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah 10 orang dibandingkan data sehari sebelumnya (Abu Bakar, 2026). Pada saat yang sama, pekerjaan fisik pemulihan bergerak cepat. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan telah memobilisasi 1.709 unit alat berat hingga 4 Januari 2026 pukul 20.00 WIB, naik dari 1.670 unit, menyiagakan 16 unit jembatan Bailey di Aceh dan 2 unit di Sumatera Utara, serta menarik jembatan darurat di Sumatera Barat karena akses sudah pulih (Satria, 2026).

Ribuan operator, tukang, dan pekerja harian kini bekerja di lumpur, tepi sungai, dan lereng yang baru longsor. Tinjauan ini mengajukan satu pertanyaan: apa yang sudah diketahui penelitian tentang risiko keselamatan pekerja rekonstruksi pascabencana, dan bagian mana yang dapat dipakai untuk pemulihan Sumatra?

Yang Sudah Diketahui

Kajian tentang pekerja rekonstruksi masih sedikit. Tinjauan sistematis Carrasco dan O'Brien (2023) menyaring 394 publikasi terbitan 2004 sampai 2022 dan hanya menyisakan 35 publikasi untuk dianalisis secara tematik. Mereka mencatat bahwa kajian manajemen bencana jarang membahas proses konstruksi sesudah bencana maupun kondisi kerja para pembangunnya, dan menemukan kerentanan pada pekerja serta masyarakat yang terlibat, ditambah kesulitan memasukkan aspek K3 ke dalam praktik kemanusiaan.

Pamidimukkala dkk. (2022) menelusuri penelitian terbaru dan mengidentifikasi 17 bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja pada fase pembersihan dan pemulihan setelah bencana alam. Bukti lapangan yang paling rinci datang dari Nepal. Uddin dkk. (2023) mewawancarai pekerja, mandor, insinyur lapangan, kontraktor, pemilik rumah, dan pejabat pemerintah setelah gempa Gorkha 2015, yang menewaskan hampir 9.000 orang dan melukai 22.000 orang. Mereka menemukan delapan tantangan K3, dengan persentase partisipan yang menyebutnya:

• alat pelindung diri (APD) tidak memadai, 84,21 persen;
• mempekerjakan tenaga tidak terampil, 78,95 persen;
• kurangnya pelatihan keselamatan, bekerja dengan puing dan limbah berbahaya, serta tekanan untuk membangun secepatnya (faster reconstruction syndrome), masing-masing 76,32 persen;
• kesehatan mental pekerja, 71,05 persen;
• keterlibatan warga dalam pekerjaan dan mudah teralihnya perhatian pekerja, masing-masing 68,42 persen.

Partisipan dalam studi itu menggambarkan desakan dari mandor dan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lembur berlebihan. Sebagian pekerja ikut terdampak gempa, dan kecemasan tentang keluarga maupun gempa susulan membuat perhatian mereka mudah teralih saat bekerja (Uddin dkk., 2023).

Temuan yang Belum Sejalan

Literatur belum sepakat apakah bahaya rekonstruksi merupakan bahaya baru atau bahaya konstruksi biasa yang membesar. Pamidimukkala dkk. (2022) menyebut bahaya fase pemulihan berbeda dari pekerjaan konstruksi rutin, sementara Uddin dkk. (2023) menilai empat dari delapan tantangan, yaitu APD, tenaga tidak terampil, pelatihan, dan distraksi, juga lazim di konstruksi biasa, hanya menjadi lebih berat sesudah bencana.

Ketegangan kedua menyangkut warga. Upaya rekonstruksi kini melibatkan lembaga swadaya, relawan, dan organisasi kemanusiaan di samping pemerintah (Carrasco & O'Brien, 2023), dan keterlibatan warga dipandang sebagai kekuatan pemulihan. Di sisi lain, Uddin dkk. (2023) mencatat keterlibatan warga dalam pekerjaan sebagai salah satu tantangan K3. Ketegangan ketiga adalah kecepatan. Pemerintah wajar memprioritaskan akses dan konektivitas (Satria, 2026), sedangkan penelitian Nepal memperlihatkan bahwa desakan waktu justru menjadi sumber risiko.

Celah Bukti

Bukti yang tersedia punya batas yang jelas. Sebagian besar bersifat kualitatif, berasal dari satu negara, dan menyangkut gempa, bukan banjir bandang dan longsor. Belum ada angka laju cedera pekerja rekonstruksi yang dapat dibandingkan dengan konstruksi biasa. Dalam penelusuran kami, belum ditemukan penelitian terbitan Indonesia yang mengukur kecelakaan pekerja pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurut penilaian kami, kondisi Sumatra memuat hampir semua faktor yang dilaporkan Uddin dkk. (2023): volume alat berat yang besar, tenaga lokal yang direkrut cepat, puing dan lumpur, serta pekerja yang juga kehilangan rumah atau keluarga. Interaksi pekerja dengan alat berat di tanah yang belum stabil kami pandang sebagai risiko yang perlu diprioritaskan, walaupun penilaian ini belum didukung data kecelakaan lokal.

Langkah yang Bisa Diambil

Status darurat tidak menghapus kewajiban keselamatan konstruksi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi mewajibkan setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi menerapkan SMKK (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Kementerian PUPR], 2021). Bentuk penerapannya dapat disederhanakan untuk fase darurat, asalkan tetap berjalan:

• Susun rencana keselamatan konstruksi ringkas untuk pekerjaan darurat, lalu perbarui saat pekerjaan beralih ke konstruksi permanen (Kementerian PUPR, 2021).
• Masukkan APD dasar, seperti sepatu bot, sarung tangan, helm, dan rompi reflektif, ke daftar logistik sejak awal, karena APD yang tidak memadai adalah tantangan yang paling sering disebut (Uddin dkk., 2023).
• Beri induksi singkat dan pendampingan bagi tukang lokal serta relawan sebelum mereka bekerja di dekat alat berat.
• Tetapkan zona larangan masuk di sekitar alat berat yang beroperasi, dengan pemandu dan komunikasi yang jelas antara operator dan pekerja di darat.
• Buat prosedur penanganan puing dan lumpur, termasuk perlindungan kulit dan pernapasan (Pamidimukkala dkk., 2022).
• Atur jam kerja dan istirahat, dan beri ruang bagi pekerja penyintas untuk menyampaikan kondisi kesehatan mentalnya (Uddin dkk., 2023).
• Catat kecelakaan dan kejadian nyaris celaka sejak hari pertama, agar pemulihan Sumatra ikut menutup celah data yang ada.

Peran Nusa Safety

Nusa Safety membantu kontraktor dan pemilik pekerjaan menyusun identifikasi bahaya dan analisis keselamatan kerja (JSA) untuk pembersihan puing, pemasangan jembatan darurat, dan kerja di lereng melalui Lokakarya Penilaian Risiko dan JSA. Pedoman kerja ringkas untuk fase darurat dapat disiapkan lewat Penyusunan SOP dan Pedoman Teknis, dan kesiapan menghadapi longsor susulan atau banjir berulang dapat dilatih melalui Kesiapsiagaan dan Simulasi Darurat. APD dasar untuk pekerja lapangan juga tersedia di toko APD Nusa Safety. Nusa Safety hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal dan bukan PJK3.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. Abu Bakar, H. (2026, January 4). Korban bencana ekologis Sumatra capai 1.177 jiwa, GP Ansor Aceh ajak perkuat solidaritas kemanusiaan [Sumatra ecological disaster death toll reaches 1,177; GP Ansor Aceh calls for humanitarian solidarity]. NU Online. https://www.nu.or.id/daerah/korban-bencana-ekologis-sumatra-capai-1-177-jiwa-gp-ansor-aceh-ajak-perkuat-solidaritas-kemanusiaan-wYG8H
2. Carrasco, S., & O'Brien, D. (2023). Build back safely: Evaluating the occupational health and safety in post-disaster reconstruction. Sustainability, 15(9), 7721. https://doi.org/10.3390/su15097721
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi [Minister of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021 on construction safety management system guidelines]. https://peraturan.bpk.go.id/Details/216875/permen-pupr-no-10-tahun-2021
4. Pamidimukkala, A., Kermanshachi, S., & Jahan Nipa, T. (2022). Safety risks of reconstruction workers in clean-up and recovery phase due to natural hazards. In Construction Research Congress 2022 (pp. 520-530). American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/9780784483985.053
5. Satria, R. P. (2026, January 5). Penanganan bencana Sumatra, Kementerian PU kerahkan 1.709 alat berat [Sumatra disaster response: Ministry of Public Works deploys 1,709 heavy equipment units]. Investortrust. https://investortrust.id/business/90378/penanganan-bencana-sumatra-kementerian-pu-kerahkan-1709-alat-berat
6. Uddin, S. M. J., Albert, A., Pradhananga, N., Ganapati, N. E., & Prajapati, J. (2023). Health and safety challenges among post-disaster reconstruction workers. Construction Economics and Building, 23(1/2). https://doi.org/10.5130/AJCEB.v23i1/2.8441