Pelaku Usaha dan NDC

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim ditetapkan pada 30 Agustus 2024, diundangkan pada 6 September 2024 dalam Berita Negara Tahun 2024 Nomor 534, dan berlaku sejak tanggal diundangkan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2024). Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau NDC adalah komitmen Indonesia dalam Persetujuan Paris. Dalam Enhanced NDC yang disampaikan pada September 2022, target pengurangan emisi 2030 dinaikkan menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional (Republic of Indonesia, 2022).

Bagi kalangan industri, pertanyaannya praktis: apa yang berubah bagi pelaku usaha, dan apa yang perlu disiapkan sekarang?

Dasar dan Kedudukan

Permen ini berada dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yang judulnya sendiri mengaitkan nilai ekonomi karbon dengan pencapaian target NDC dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) (Presiden Republik Indonesia, 2021). Pasal 3 Permen 12/2024 menempatkan upaya pencapaian NDC sebagai jalan menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim pada 2050 dan netral karbon pada 2060 atau lebih cepat, dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penopang utama melalui FOLU Net Sink 2030 (KLHK, 2024).

Pasal 118 mencabut lima peraturan menteri terdahulu, antara lain P.71/2017 tentang Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), P.72/2017 tentang pedoman pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta P.73/2017 tentang pedoman inventarisasi GRK nasional (KLHK, 2024). Artinya, rujukan teknis yang selama ini dipakai untuk inventarisasi dan MRV kini terhimpun dalam satu peraturan.

Isi Pokok bagi Industri

Pasal 12 ayat (2) menyebut pelaku usaha sebagai salah satu pelaksana mitigasi perubahan iklim, bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 13 ayat (2) membagi mitigasi ke sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, serta kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Sub sektornya mencakup antara lain pembangkit, transportasi, bangunan, limbah cair, dan industri (KLHK, 2024).

Pasal 17 ayat (1) menetapkan pelaku usaha sebagai pelaksana inventarisasi emisi GRK perusahaan di area usaha atau kegiatannya. Inventarisasi dilakukan melalui pemantauan, pengumpulan data aktivitas dan faktor emisi, serta penghitungan yang mencakup analisis ketidakpastian, analisis kategori kunci, pengendalian mutu, dan penjaminan mutu. Pasal 20 ayat (1) mengatur pelaporan tahunan: pelaku usaha melapor kepada bupati/wali kota, gubernur, atau menteri terkait sesuai kewenangannya paling lambat bulan Maret, melalui sistem elektronik berbasis web (KLHK, 2024).

Kewajiban itu tidak berlaku untuk semua perusahaan secara otomatis. Peraturan ini mengaitkan inventarisasi oleh pelaku usaha dengan tiga ketentuan: kegiatannya merupakan sumber emisi atau serapan GRK, termasuk sektor atau sub sektor dalam target pengurangan emisi, dan telah memperoleh Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) untuk perdagangan emisi atau penetapan baseline dan target untuk offset emisi. Pelaku usaha yang menyusun baseline emisi menyatakannya dalam ton CO2e dan menyampaikannya kepada Menteri atau gubernur untuk ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi aksi mitigasi oleh pelaku usaha dilakukan paling sedikit sekali setahun, dan MRV aksi mitigasi dijalankan secara terintegrasi melalui SRN PPI (KLHK, 2024).

Perbandingan dengan Standar

Metodologi penghitungan emisi menurut peraturan ini dapat berasal dari Direktur Jenderal, Badan Standardisasi Nasional, atau yang disepakati para pihak UNFCCC (KLHK, 2024). Di tingkat internasional, rujukan yang lazim untuk inventarisasi nasional adalah Pedoman IPCC 2006 (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2006), sedangkan di tingkat organisasi ISO 14064-1:2018 memuat persyaratan perancangan, pengelolaan, pelaporan, dan verifikasi inventarisasi GRK (International Organization for Standardization [ISO], 2018).

Menurut penilaian kami, unsur yang diminta Permen 12/2024, yaitu data aktivitas, faktor emisi, ketidakpastian, pengendalian mutu, dan penjaminan mutu, sejalan dengan kerangka kedua acuan itu. Perusahaan yang sudah menyusun inventarisasi berbasis ISO 14064-1 untuk laporan keberlanjutan tidak memulai dari nol, tetapi tetap perlu menyesuaikan format laporan, batas kegiatan, dan jalur pelaporan dengan ketentuan nasional.

Implikasi Kepatuhan

Kami membaca tiga implikasi. Pertama, perusahaan di sektor yang sudah memasuki perdagangan emisi atau berencana menjual offset harus memperlakukan inventarisasi GRK sebagai kewajiban tahunan dengan tenggat Maret, bukan sekadar bahan laporan keberlanjutan. Kedua, perusahaan yang belum terkena tetap berkepentingan, karena baseline disusun dari data beberapa periode, dan data yang tidak dicatat hari ini tidak dapat direkonstruksi dengan baik kelak. Ketiga, mutu data menjadi pokok: peraturan ini secara eksplisit meminta pengendalian dan penjaminan mutu, sehingga catatan konsumsi bahan bakar, listrik, bahan baku proses, dan limbah perlu dapat ditelusuri.

Keterbatasan analisis ini perlu disebut. Pedoman teknis per sektor ditetapkan Menteri secara terpisah, dan kami belum menemukan rincian pelaksanaan di tingkat daerah pada saat tulisan ini disusun. Langkah awal yang dapat dikerjakan perusahaan:

• Petakan sumber emisi langsung dan tidak langsung beserta penanggung jawab datanya.
• Bakukan pencatatan data aktivitas bulanan dengan bukti pendukung, seperti faktur bahan bakar dan meter listrik.
• Tetapkan metodologi dan faktor emisi yang dipakai serta alasan pemilihannya.
• Lakukan pemeriksaan silang internal sebelum data dilaporkan.

Peran Nusa Safety

Nusa Safety membantu perusahaan menata kepatuhan lingkungan, termasuk persiapan penilaian PROPER, melalui layanan Kepatuhan Lingkungan dan PROPER, dan menyelaraskan dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL lewat Dokumen Persetujuan Lingkungan. Pencatatan data aktivitas dan emisi yang tertelusur dapat dibangun bersama tim Nusa Safety melalui Digitalisasi HSE.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2006). 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories. Institute for Global Environmental Strategies. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
2. International Organization for Standardization. (2018). Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO Standard No. 14064-1:2018). https://www.iso.org/standard/66453.html
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim [Minister of Environment and Forestry Regulation No. 12 of 2024 on implementing the nationally determined contribution in addressing climate change]. https://peraturan.bpk.go.id/Details/300693
4. Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional [Presidential Regulation No. 98 of 2021 on carbon pricing to achieve the NDC target and control greenhouse gas emissions in national development]. https://peraturan.bpk.go.id/Details/187122/perpres-no-98-tahun-2021
5. Republic of Indonesia. (2022). Enhanced nationally determined contribution Republic of Indonesia. United Nations Framework Convention on Climate Change. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf