Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, kepolisian, dan kejaksaan menguji 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi pada 6 sampai 23 Juni 2025. Hasil yang diumumkan pada 26 Juni 2025 menunjukkan 85,56 persen beras premium yang diuji tidak sesuai standar mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi, dan 21,66 persen memiliki berat riil lebih rendah daripada yang tertera di kemasan. Pada beras medium, 88,24 persen tidak memenuhi standar mutu, 95,12 persen melebihi harga eceran tertinggi, dan 9,38 persen kurang berat. Pengujian memakai 13 laboratorium, dan Kementan memperkirakan potensi kerugian konsumen Rp99,35 triliun per tahun. Produsen diberi waktu dua minggu untuk menyesuaikan mutu dan harga (Bata, 2025).
Pada tanggal artikel ini terbit, temuan itu baru diumumkan dan proses verifikasi serta penegakan hukum masih berjalan, sehingga kami tidak menilai produsen mana pun. Pertanyaan yang lebih berguna bagi pelaku usaha adalah bagaimana selisih antara label dan isi bisa terjadi, dan bagaimana sistem mutu mencegahnya. Berikut enam pertanyaan yang sering muncul.
Apa Arti Premium?
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras membagi kelas mutu menjadi premium, medium, submedium, dan pecah (Pasal 4). Untuk kelas premium, Lampiran II mensyaratkan derajat sosoh paling sedikit 95 persen, kadar air paling banyak 14 persen, butir menir paling banyak 0,5 persen, butir patah paling banyak 15 persen, total butir beras lainnya paling banyak 1 persen, serta tanpa butir gabah dan benda lain. Kelas medium membolehkan butir patah sampai 25 persen dan menir sampai 2 persen (Badan Pangan Nasional [Bapanas], 2023). Menurut pemberitaan, investigasi Juni 2025 menguji parameter serupa, yaitu kadar air, beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh, dengan acuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 (Bata, 2025).
Isi Wajib Label?
Label beras wajib berbahasa Indonesia dan memuat, antara lain, nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen, kelas mutu, tanggal dan kode produksi, asal usul beras, serta nomor pendaftaran bagi yang dipersyaratkan (Pasal 7 ayat 3). Pelanggaran dikenai sanksi administratif (Pasal 13) (Bapanas, 2023). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai berat bersih yang dinyatakan di label, atau tidak sesuai mutu dan tingkatan yang dinyatakan di label (Pasal 8 ayat 1 huruf a, b, dan e) (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).
Mengapa Bisa Tidak Sesuai?
Penyebab dalam kasus ini belum disimpulkan pihak berwenang. Dari sudut pandang sistem mutu, kami melihat beberapa titik yang lazim diperiksa sebagai hipotesis: spesifikasi bahan baku gabah atau beras yang tidak dikaitkan dengan kelas mutu di label, pencampuran lot tanpa pengujian ulang, tidak adanya uji butir patah dan kadar air per lot sebelum pengemasan, serta label yang dicetak berdasarkan merek, bukan berdasarkan hasil uji. ISO 9001:2015 menutup celah semacam ini lewat persyaratan verifikasi sebelum produk dilepas (klausul 8.6) dan pengendalian keluaran yang tidak sesuai agar tidak terkirim tanpa sengaja (klausul 8.7) (International Organization for Standardization [ISO], 2015).
Bagaimana Berat Dikendalikan?
Selisih berat biasanya lahir dari proses pengisian dan penimbangan. Pengendalian dasarnya adalah timbangan yang dikalibrasi, penimbangan sampel dari setiap lot, dan catatan yang dapat ditelusuri ke tanggal dan kode produksi, yang memang wajib dicantumkan di label (Bapanas, 2023). Angka 21,66 persen kemasan premium yang kurang berat (Bata, 2025) menunjukkan, menurut kami, bahwa masalahnya bukan satu atau dua kemasan, tetapi pengendalian proses yang tidak berjalan.
Berapa Sampel Cukup?
Pengujian setiap karung tidak praktis. ISO 2859-1 menyediakan skema pengambilan sampel per lot berdasarkan batas mutu yang dapat diterima (acceptance quality limit, AQL), sehingga produsen dan pembeli dapat menyepakati jumlah sampel dan batas penerimaan sebelum transaksi (ISO, 1999). Kuncinya adalah konsistensi: lot didefinisikan dengan jelas, sampel diambil acak, dan keputusan terima atau tolak dicatat.
Apa Peran Pembeli Institusi?
Kantin perusahaan, katering, dan koperasi karyawan yang membeli beras dalam jumlah besar dapat menerapkan pemeriksaan penerimaan sederhana:
- Periksa kelengkapan label, termasuk kelas mutu, berat bersih, serta tanggal dan kode produksi.
- Timbang beberapa kemasan per pengiriman dan catat selisihnya.
- Minta hasil uji mutu per lot dari pemasok, terutama butir patah dan kadar air.
- Cantumkan kelas mutu dan batas toleransi dalam kontrak, beserta tindakan bila lot ditolak.
Menurut kami, kasus ini memperlihatkan pelajaran yang berlaku di luar beras: klaim mutu di label adalah janji kepada konsumen, dan janji itu hanya dapat dipertanggungjawabkan bila dihasilkan oleh proses yang diuji, dicatat, dan diaudit.
Peran Nusa Safety
Nusa Safety membantu produsen dan pengemas menata sistem mutu melalui penerapan sistem manajemen ISO terintegrasi, gap assessment dan audit internal ISO, serta penyusunan SOP dan pedoman teknis untuk pengujian lot, penimbangan, dan pelepasan produk. Pertanyaan hukum terkait label dan perlindungan konsumen sebaiknya dirujuk ke advokat.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- Badan Pangan Nasional. (2023). Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras [National Food Agency Regulation No. 2 of 2023 on rice quality and labelling requirements]. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176. https://peraturan.go.id/files/bn176-2023.pdf
- Bata, F. D. (2025, June 26). Investigasi Kementan: 85,56 persen beras premium diuji tak sesuai standar mutu [Agriculture ministry investigation: 85.56 percent of premium rice tested fails quality standards]. Republika Online. https://ekonomi.republika.co.id/berita/sygq2z502/investigasi-kementan-8556-persen-beras-premium-diuji-tak-sesuai-standar-mutu
- International Organization for Standardization. (1999). Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (ISO Standard No. 2859-1:1999). https://www.iso.org/standard/1141.html
- International Organization for Standardization. (2015). Quality management systems - Requirements (ISO Standard No. 9001:2015). https://www.iso.org/standard/62085.html
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Law No. 8 of 1999 on consumer protection]. https://peraturan.go.id/files/uu8-1999.pdf
