Alat Kerja Tanpa SNI

Senin, 19 Agustus 2024, Menteri Perdagangan bersama satuan tugas impor ilegal memusnahkan barang impor yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp20,225 miliar di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta (Zuhdi, 2024). Barang itu merupakan temuan Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor dan hasil pengawasan Direktorat Tertib Niaga (Rafie, 2024). Sebagian di antaranya adalah alat yang lazim ditemukan di bengkel dan pabrik: mesin gerinda, mesin bor, serta kotak kontak dan saklar.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan yang sering diajukan bagian pengadaan, QA/QC, dan HSE. Berikut lima di antaranya, dijawab dengan rujukan.

Apa yang Dimusnahkan?

Barang yang tidak memiliki laporan surveyor, nomor pendaftaran barang (NPB), dan SNI mencakup 1.050 mesin gerinda senilai Rp950 juta dan 1.275 mesin bor senilai Rp1,35 miliar, di samping ponsel, tablet, panci presto elektrik, dan mesin cuci mobil. Barang yang tidak ber-SNI dan tidak memiliki NPB mencakup 16 ribu kotak kontak dan saklar senilai Rp375 juta, serta 350 ketel listrik dan selang kompor senilai Rp25 juta yang disebut sebagai komoditas wajib SNI (Zuhdi, 2024). Kementerian menyatakan barang tersebut melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, serta Permendag Nomor 26 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 21 Tahun 2023 tentang standar kegiatan usaha dan produk sektor perdagangan (Rafie, 2024). Menteri Perdagangan menyebut ini pemusnahan ketiga oleh satgas, setelah sebelumnya di gudang Bea Cukai dan di Jakarta Utara, sementara perwakilan Kadin mencatat satgas baru bekerja sekitar sebulan dan bertugas sampai 31 Desember (Zuhdi, 2024).

Apa Arti SNI Wajib?

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian membedakan SNI yang sukarela dan yang diberlakukan wajib. Untuk kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian atau lembaga berwenang memberlakukan SNI secara wajib melalui peraturan menteri atau kepala lembaga (Pasal 24 ayat 1). Pelaku usaha wajib memiliki sertifikat untuk SNI yang diberlakukan wajib (Pasal 25 ayat 1), pelaku usaha tanpa sertifikat yang berlaku dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI (Pasal 25 ayat 2), dan pelaku usaha yang mengimpor barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI (Pasal 25 ayat 4) (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Jadi, untuk barang yang SNI-nya wajib, tanda SNI bukan sekadar label pemasaran, melainkan bukti bahwa barang telah melalui penilaian kesesuaian.

Mengapa Ini Urusan K3?

Alasan pemberlakuan SNI wajib dalam Pasal 24 adalah keselamatan, keamanan, dan kesehatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Gerinda, bor, dan kotak kontak dipakai setiap hari di bengkel pemeliharaan dan lini produksi, sehingga mutu alat langsung bersinggungan dengan bahaya mekanis dan listrik. Menurut kami, perlu jujur juga: barang tanpa SNI belum tentu cacat. Masalahnya, tidak ada bukti independen bahwa barang itu memenuhi standar, dan perusahaan yang memakainya kehilangan satu lapis jaminan yang seharusnya murah untuk diperoleh. Kami tidak menemukan data resmi yang menghubungkan barang yang dimusnahkan ini dengan kecelakaan tertentu, sehingga penilaian ini bersifat pencegahan, bukan kesimpulan atas kejadian.

Cukupkah Membeli dari Pemasok?

Belum tentu. ISO 9001:2015 klausul 8.4 meminta organisasi memastikan proses, produk, dan jasa dari pihak eksternal sesuai persyaratan, serta menetapkan dan menerapkan kriteria evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang pemasok (International Organization for Standardization [ISO], 2015). Persyaratan hukum seperti SNI wajib termasuk persyaratan yang perlu dikendalikan. Standar ini masih berlaku dalam edisi 2015; amandemen yang terbit Februari 2024 menambahkan pertimbangan perubahan iklim pada konteks organisasi dan tidak mengubah klausul pengendalian pemasok (ISO, 2024).

Bagaimana Memeriksa Barang Datang?

Langkah berikut adalah saran kami yang diturunkan dari ketentuan di atas:

• Cantumkan persyaratan SNI dalam spesifikasi pembelian untuk alat listrik, perkakas bertenaga, dan perlengkapan instalasi, dan minta pemasok melampirkan bukti sertifikasinya (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).
• Periksa tanda SNI dan dokumen pendukung saat penerimaan barang, lalu pisahkan dan beri label pada barang yang tidak dapat dibuktikan kesesuaiannya sampai ada keputusan.
• Catat temuan per pemasok dan pakai sebagai dasar evaluasi ulang pemasok (ISO, 2015).
• Sertakan alat bertenaga dan kotak kontak dalam inspeksi rutin bengkel, karena kesesuaian saat dibeli tidak menjamin kondisi setelah dipakai bertahun-tahun. Kabel yang terkelupas, pelindung gerinda yang dilepas, dan kotak kontak yang dibebani berlebihan tetap menjadi bahaya, apa pun tanda yang tertera pada kemasannya.

Peran Nusa Safety

Nusa Safety dapat membantu perusahaan memasukkan pengendalian pemasok dan persyaratan SNI ke dalam sistem manajemen ISO terintegrasi, menguji penerapannya melalui gap assessment dan audit internal ISO, serta menilai kondisi mesin dan alat kerja di lapangan melalui Asesmen Keselamatan Mesin.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. International Organization for Standardization. (2015). Quality management systems: Requirements (ISO Standard No. 9001:2015). https://www.iso.org/standard/62085.html
2. International Organization for Standardization. (2024). Quality management systems: Requirements. Amendment 1: Climate action changes (ISO 9001:2015/Amd 1:2024). https://www.iso.org/standard/88431.html
3. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian [Law No. 20 of 2014 on standardisation and conformity assessment]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216. https://jdih.sumselprov.go.id/storage/userfiles/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202014.pdf
4. Rafie, B. T. (2024, August 21). Kemendag musnahkan barang impor tak sesuai ketentuan senilai Rp 20,23 miliar [Trade ministry destroys non-compliant imports worth Rp20.23 billion]. Kontan.co.id. https://industri.kontan.co.id/news/kemendag-musnahkan-barang-impor-tak-sesuai-ketentuan-senilai-rp-2023-miliar
5. Zuhdi, N. (2024, August 19). Mendag musnahkan barang impor ilegal senilai Rp20 miliar [Trade minister destroys illegal imports worth Rp20 billion]. Metrotvnews.com. https://www.metrotvnews.com/read/KdZCWy8A-mendag-musnahkan-barang-impor-ilegal-senilai-rp20-miliar