Prakualifikasi dan Kinerja K3

Sampai minggu pertama November 2025, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mencatat 8 kecelakaan fatal di kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Di hulu, 50% kecelakaan fatal terjadi pada kegiatan inspeksi dan pemeliharaan, 25% pada konstruksi, dan 25% pada pengeboran; di hilir, 75% terjadi pada inspeksi dan pemeliharaan dan 25% pada konstruksi (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi [Ditjen Migas], 2025). Dua bulan kemudian, dalam Forum HSSE Bulan K3 Nasional pada 19 Januari 2026, tujuh amanat Ditjen Migas untuk 2026 memuat dua hal yang langsung menyangkut kontraktor: memastikan Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (CSMS) dijalankan dengan baik mulai dari tahap pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan, dan memastikan setiap pekerjaan mitra kerja diawasi pengawas keselamatan yang berkompeten (Ditjen Migas, 2026).

Pengadaan pemerintah bergerak ke arah serupa. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyisipkan ayat yang menyatakan persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia, dan memasukkan jaminan kesehatan dan keselamatan ke dalam aspek sosial pengadaan berkelanjutan (Presiden Republik Indonesia, 2025). Regulator migas maupun aturan pengadaan sama-sama menaruh bobot pada pemilihan kontraktor.

Tinjauan ini mengajukan pertanyaan yang sempit: apakah kriteria K3 yang dipakai untuk memilih kontraktor memprediksi kinerja kontraktor itu di lapangan, dan pada tahap mana dalam siklus kontrak bukti yang paling berguna diperoleh? Kami menelaah regulasi Indonesia, dua kerangka industri, penelitian internasional tentang indikator keselamatan, dan beberapa penelitian Indonesia yang dapat kami temukan.

Apa yang Dinilai

Untuk konstruksi pemerintah, muatan K3 dalam tender diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Dokumen pemilihan wajib menilai Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penawaran dan mengevaluasi personel manajerial keselamatan konstruksi, serta memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan tingkat risiko yang ditetapkan pengguna jasa, ditambah biaya penerapan SMKK di HPS (Pasal 21 ayat (1) sampai (3)). Personel yang disyaratkan berjenjang menurut risiko: untuk risiko besar, Ahli K3 Konstruksi utama atau Ahli K3 Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 tahun; untuk risiko kecil, Ahli K3 Konstruksi muda atau Petugas Keselamatan Konstruksi (Pasal 21 ayat (7)). RKK yang telah dinilai lalu dilengkapi dan disahkan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak (Pasal 21 ayat (5)) (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [Kementerian PUPR], 2021).

Peraturan yang sama tidak berhenti di tender. Pengguna jasa mengawasi pelaksanaan RKK dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan, dan penyedia jasa wajib melakukan peningkatan sesuai hasilnya (Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29). Pada serah terima akhir, pengguna jasa menerbitkan surat keterangan nihil kecelakaan konstruksi; bila terjadi kecelakaan, surat itu mencantumkan kejadiannya beserta surat peringatan yang pernah diberikan (Pasal 32 ayat (3) dan (4)) (Kementerian PUPR, 2021).

Di atasnya ada aturan pengadaan umum. Perpres 16/2018 yang diubah pada 2021 dan 2025 memakai sistem gugur untuk kualifikasi penyedia pekerjaan konstruksi, menerapkan prakualifikasi untuk pengadaan kompleks yang antara lain berisiko tinggi, dan tidak mensyaratkan pembuktian kualifikasi bagi pelaku usaha yang sudah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia (Pasal 44) (Presiden Republik Indonesia, 2018, 2021, 2025). Penilaian kinerja penyedia menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen (Pasal 11) (Presiden Republik Indonesia, 2025).

Di industri, International Association of Oil & Gas Producers membagi manajemen kontraktor ke dalam delapan fase, dari fase pertama, perencanaan, sampai fase kedelapan, evaluasi akhir dan penutupan, dengan pengalihan pembelajaran sebagai bagian dari fase terakhir. Suplemennya memuat sistem penilaian dan pemberian skor kapabilitas HSE kontraktor serta panduan menyusun rencana HSE dan bridging document (International Association of Oil & Gas Producers [IOGP], 2017). ISO 45001 meminta organisasi mengoordinasikan proses pengadaan dengan kontraktor dan menerapkan kriteria K3 dalam memilih mereka (klausul 8.1.4.2) (International Organization for Standardization [ISO], 2018).

Apa yang Memprediksi Kinerja

Literatur membedakan dua jenis bukti. Indikator lagging menghitung cedera setelah terjadi, sedangkan indikator leading mengukur proses keselamatan. Hinze dkk. (2013) menunjukkan lewat penelitian sederhana bahwa indikator leading dapat membedakan proyek dengan kinerja keselamatan yang berbeda, dan membaginya menjadi indikator pasif, misalnya kebijakan dan program yang dimiliki perusahaan, serta indikator aktif yang mengukur seberapa baik program itu berjalan selama pekerjaan.

Uji terkuat dalam konteks kontraktor yang kami temukan berasal dari sektor migas. Salas dan Hallowell (2016) menganalisis 261 kontraktor dan lebih dari 60.000 titik data, menyusun model yang memprediksi angka recordable incident dan severity rate dari indikator leading, lalu memvalidasi model itu pada kumpulan data kontraktor yang baru. Meta-analisis atas penelitian konstruksi yang telah terbit kemudian menemukan bahwa faktor seperti rekam jejak keselamatan, sumber daya keselamatan, penempatan personel keselamatan, keterlibatan pemilik proyek, pelatihan dan orientasi keselamatan, APD, serta program insentif keselamatan berkorelasi signifikan dengan cedera di lokasi kerja (Alruqi & Hallowell, 2019).

Angka lagging yang paling sering dipakai justru lemah sebagai alat seleksi. Hallowell dkk. (2021) menganalisis 3,26 triliun jam kerja dari 10 organisasi konstruksi selama 15 tahun. Perubahan total recordable incident rate (TRIR) ternyata 96% sampai 98% acak, sedikitnya 100 bulan data diperlukan sebelum angka masa lalu cukup kuat memprediksi angka berikutnya, dan TRIR tidak menunjukkan hubungan yang dapat dikenali dengan kejadian fatal. Masalah intinya adalah presisi. Perusahaan dengan 5 kejadian recordable dalam 1 juta jam kerja, atau TRIR 1,0 per 200.000 jam, memiliki selang kepercayaan 95% antara 0,43 dan 2,34, dan untuk melaporkan TRIR 1,0 dengan ketelitian 0,1 diperlukan sekitar 300 juta jam kerja. Para peneliti menyimpulkan TRIR tidak semestinya menjadi ukuran utama untuk prakualifikasi kontraktor, karena klien yang memilih kontraktor dengan TRIR 0,75 tidak dapat berharap hasil yang sama di proyeknya sendiri (Hallowell dkk., 2021).

Bukti dari Indonesia

Bukti Indonesia tentang hubungan seleksi kontraktor dengan kinerja K3 sesudahnya masih tipis, dan tidak satu pun yang kami temukan menguji daya prediksi secara langsung. Pradani dkk. (2021) meneliti CSMS di PT X, perusahaan jasa migas yang mulai menerapkan CSMS pada 2018 setelah mengalami kecelakaan dengan jam kerja hilang akibat kontraktor. Sistemnya terdiri atas dua fase dan enam tahap: penilaian risiko, prakualifikasi, dan seleksi, lalu pre-job activity, work in progress, dan final evaluation. Dari 40 perusahaan yang berkontrak, 27 berkategori risiko tinggi. Dalam laporan self declare triwulan III 2020, prakualifikasi tercatat tercapai pada 20 kontraktor (50%), pre-job activity pada 6 (15%), work in progress dan final evaluation masing-masing pada 3 (8%), serta penilaian risiko dan seleksi masing-masing pada 2 (5%), dengan total skor siklus 15%. Setelah kecelakaan 2018, tidak ada lagi kecelakaan dari kontraktor yang tercatat hingga Oktober 2020, sementara total recordable incident perusahaan naik dari 1 pada 2018 menjadi 3 pada 2019 dan 5 hingga Oktober 2020. Tim CSMS melaporkan penundaan audit verifikasi karena jadwal tim tidak dapat diselaraskan, serta keterlambatan informasi tentang kontrak yang sudah berjalan (Pradani dkk., 2021).

Pekerjaan umum memperlihatkan pola yang mirip. Studi dokumen pada proyek rehabilitasi rumah negara di Tanjung Redeb menemukan aspek perencanaan keselamatan terdokumentasi dengan baik, sedangkan kepemimpinan dan partisipasi pekerja, dukungan, operasi, dan evaluasi kinerja masih perlu diperkuat, terutama dokumentasi toolbox meeting, audit keselamatan internal, pelaporan near miss, dan pelatihan K3 (Maulana & Hakim, 2026).

Temuan yang Tidak Sejalan

Hasil penelitian tidak selalu searah. Meta-analisis memasukkan rekam jejak keselamatan ke dalam faktor yang berkorelasi dengan cedera (Alruqi & Hallowell, 2019), sementara analisis TRIR mendapati angka masa lalu hampir tidak berguna untuk memprediksi periode berikutnya pada satu perusahaan (Hallowell dkk., 2021). Menurut kami, keduanya dapat sama-sama benar. Korelasi yang dihimpun dari banyak proyek bisa berdampingan dengan perkiraan yang tidak presisi untuk satu perusahaan dengan jam kerja terbatas, dan keadaan kedua inilah yang sebenarnya dihadapi panitia tender.

Peneliti PT X menilai CSMS cukup efektif karena tidak ada lagi kecelakaan kontraktor setelah sistem itu diterapkan (Pradani dkk., 2021). Bila dibaca bersama persoalan presisi tadi, kurang dari tiga tahun tanpa kecelakaan kontraktor yang tercatat di perusahaan dengan 40 kontraktor adalah bukti yang lemah, apalagi ketika siklus yang tercatat terlaksana baru 15%.

Celah buktinya jelas. Sebagian besar penelitian daya prediksi berasal dari Amerika Serikat dan dari perusahaan migas atau konstruksi besar. Penelitian Indonesia berupa kasus tunggal, kualitatif atau berbasis dokumen, dan sebagian bersandar pada pelaporan mandiri. Dalam penelusuran kami, belum ada penelitian Indonesia yang menghubungkan nilai RKK saat tender, atau skor prakualifikasi CSMS, dengan hasil K3 pada proyek yang kemudian dikerjakan.

Membaca Siklus Kontraktor

Bila dipetakan ke fase IOGP, aturan Indonesia sebenarnya tidak diam soal pelaksanaan. Permen PUPR 10/2021 memuat evaluasi bulanan dan surat keterangan saat serah terima, dan Perpres 46/2025 menjadikan kinerja penyedia bagian dari kualifikasi. Kelemahan yang kami lihat ada pada aliran informasi antarfase. Seleksi terutama bersandar pada dokumen dan sertifikat, yang setara dengan indikator pasif. Informasi yang lebih kaya, yaitu indikator aktif sebagaimana diuraikan Hinze dkk. (2013), lahir selama pekerjaan berjalan, dan di PT X justru tahap-tahap itulah yang paling sedikit terlaksana (Pradani dkk., 2021). Teks peraturan yang kami baca tidak menyebut apakah hasil evaluasi SMKK bulanan atau surat keterangan saat serah terima masuk ke catatan kinerja penyedia, sehingga kami belum dapat memastikan apakah putaran umpan balik seperti fase kedelapan IOGP benar-benar tertutup di pekerjaan umum.

Surat keterangan nihil kecelakaan perlu dibaca hati-hati. Surat itu adalah ukuran lagging, dan pada kontrak kecil dengan jam kerja sedikit, catatan bersih tidak banyak menjelaskan sistem yang menghasilkannya (Hallowell dkk., 2021). Bila dipakai sebagai bukti utama kinerja masa lalu, surat itu membawa kelemahan yang sama dengan TRIR.

Langkah bagi Pemberi Kerja

Bukti yang ada mendukung pergeseran upaya ke sepanjang siklus kontrak, tanpa meninggalkan prakualifikasi.

• Tentukan kedalaman penilaian menurut risiko. Gunakan tingkat risiko yang ditetapkan pengguna jasa, seperti yang sudah diminta Permen PUPR 10/2021 untuk personel dan RKK, atau penilaian risiko kontrak seperti fase pertama IOGP, sehingga lingkup berisiko tinggi diverifikasi dan lingkup berisiko rendah cukup diperiksa ringan (Kementerian PUPR, 2021; IOGP, 2017).
• Baca angka lagging sebagai rentang. Minta jumlah jam kerja di samping TRIR atau klaim nihil kecelakaan, dan jangan memeringkat peserta berdasarkan selisih kecil (Hallowell dkk., 2021).
• Minta bukti sistem yang benar-benar berjalan. Untuk pekerjaan berisiko tinggi, cocokkan rencana K3 dan personel peserta dengan catatan di lapangan, bukan hanya dengan dokumen yang diserahkan (IOGP, 2017; ISO, 2018).
• Jadikan rapat persiapan pelaksanaan kontrak sebagai tahap penjembatan. Melengkapi dan mengesahkan RKK di rapat itu adalah kewajiban (Kementerian PUPR, 2021); manfaatkan pula untuk menyepakati siapa mengawasi apa, termasuk pengawas keselamatan berkompeten yang diminta regulator migas (Ditjen Migas, 2026).
• Pantau beberapa indikator aktif setiap bulan. Temuan inspeksi yang ditutup, laporan near miss, catatan toolbox meeting, dan pelatihan adalah butir yang oleh penelitian Indonesia dinilai paling lemah (Maulana & Hakim, 2026), dan indikator leading semacam ini terbukti memiliki daya prediksi (Salas & Hallowell, 2016).
• Tutup putarannya. Catat evaluasi akhir yang dapat dipakai pada prakualifikasi berikutnya, sebagaimana fase kedelapan IOGP dan penilaian kinerja penyedia dalam Perpres 46/2025 (IOGP, 2017; Presiden Republik Indonesia, 2025).

Satu anggapan perlu diluruskan. CSMS kerap diperlakukan sebagai berkas yang diserahkan kontraktor agar lolos tender. Dalam IOGP 423 maupun skema enam tahap di PT X, CSMS adalah siklus yang berjalan sampai kontrak ditutup, dan prakualifikasi hanyalah tahap keduanya.

Dukungan Nusa Safety

Nusa Safety bekerja sebagai pihak ketiga yang independen bagi kedua sisi kontrak. Bagi kontraktor, tim Nusa Safety menyiapkan dokumen CSMS dan kesiapan lapangan untuk penilaian pemilik pekerjaan melalui layanan pengembangan CSMS dan prakualifikasi. Bagi pemilik pekerjaan, Nusa Safety melakukan verifikasi lapangan atas penerapan HSE kontraktor melalui audit HSE dan CSMS, serta membantu menjadikan seleksi berbasis risiko, penjembatanan, dan evaluasi bulanan sebagai prosedur kerja melalui penyusunan SOP dan pedoman teknis.

Indikator aktif bergantung pada pengawas yang mencatat dan menindaklanjuti apa yang dilihatnya. Tim Nusa Safety mendukungnya lewat pelatihan kepemimpinan HSE untuk manajemen lini, sementara aplikasi Hazard Report dan Observation Card dapat menampung laporan near miss dan hasil observasi lapangan dari kru kontraktor. Nusa Safety hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal, tidak memegang izin PJK3, dan menjalankan program bersertifikat bersama mitra berizin.

Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.

Daftar Pustaka

1. Alruqi, W. M., & Hallowell, M. R. (2019). Critical success factors for construction safety: Review and meta-analysis of safety leading indicators. Journal of Construction Engineering and Management, 145(3), 04019005. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001626
2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2025, November 15). Dirtekling serukan penguatan komitmen keselamatan pada Forkom Keselamatan Migas 2025 [Director calls for stronger safety commitment at the 2025 oil and gas safety communication forum] [Press release]. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. https://migas.esdm.go.id/post/dirtekling-serukan-penguatan-komitmen-keselamatan-pada-forkom-keselamatan-migas-2025
3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2026, January 22). Dirtekling Migas tekankan lesson learned keselamatan migas pada Forum HSSE Bulan K3 Nasional tahun 2026 [Director stresses oil and gas safety lessons at the 2026 National OSH Month HSSE forum] [Press release]. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. https://migas.esdm.go.id/post/dirtekling-migas-tekankan-lesson-learned-keselamatan-migas-pada-forum-hsse-bulan-k3-nasional-tahun-2026
4. Hallowell, M., Quashne, M., Salas, R., Jones, M., MacLean, B., & Quinn, E. (2021). The statistical invalidity of TRIR as a measure of safety performance. Professional Safety, 66(4), 28-34. https://www.proquest.com/docview/2509360489
5. Hinze, J., Thurman, S., & Wehle, A. (2013). Leading indicators of construction safety performance. Safety Science, 51(1), 23-28. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2012.05.016
6. International Association of Oil & Gas Producers. (2017). HSE management: Guidelines for working together in a contract environment (Report 423, Version 3.0). https://www.iogp.org/bookstore/product/hse-management-guidelines-for-working-together-in-a-contract-environment/
7. International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems: Requirements with guidance for use. https://www.iso.org/standard/63787.html
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi [Minister of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021 on Guidelines for Construction Safety Management Systems]. https://pasal.id/peraturan/permen/permen-pupr-no-10-tahun-2021
9. Maulana, M., & Hakim, E. A. (2026). Evaluasi implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek bangunan pemerintah (studi kasus rehabilitasi rumah negara Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb) [Evaluating SMKK implementation on a government building project]. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(9), 4847-4858. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i9.7114
10. Pradani, M. R., Maharani, M. D. D., & Ramli, S. (2021). Efektifitas implementasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap penurunan tingkat kecelakaan kerja di PT X [Effectiveness of CSMS implementation in reducing work accidents at PT X]. Jurnal Migasian, 5(1), 19-29. https://doi.org/10.36601/jurnal-migasian.v5i1.146
11. Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement of Goods and Services]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018
12. Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [First amendment]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63. https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-no-12-tahun-2021
13. Presiden Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Second amendment]. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67. https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647/perpres-no-46-tahun-2025
14. Salas, R., & Hallowell, M. (2016). Predictive validity of safety leading indicators: Empirical assessment in the oil and gas sector. Journal of Construction Engineering and Management, 142(10), 04016052. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001167