Pada 10 November 2023, Kementerian Ketenagakerjaan menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan. Dirjen Binwasnaker dan K3 menyebut salah satu alasan penarikan PNBP untuk surat keterangan layak K3 dan jasa sertifikasi K3 adalah kebutuhan personel K3, lembaga K3, audit SMK3, serta pemeriksaan dan pengujian objek K3 yang meningkat setiap tahun tanpa dukungan APBN yang memadai (Fajrul, 2023).
PP ini ditetapkan dan diundangkan pada 10 Agustus 2023, berlaku 60 hari setelah diundangkan, dan mencabut PP 42/2018 (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Bagi perusahaan, kepastian tarif negara membuka pertanyaan yang lebih penting: dari anggaran pelatihan yang dikeluarkan, metode seperti apa yang benar-benar menurunkan kecelakaan? Telaah ini membaca dua meta-analisis yang paling sering dirujuk untuk pertanyaan itu.
Isi PP 41/2023
Pasal 4 menetapkan tarif PNBP dari jasa penerbitan surat keterangan layak K3 serta sertifikasi K3 untuk usaha mikro dan kecil sebesar Rp0. Lampirannya mencantumkan, antara lain, sertifikasi pembinaan pelatihan K3 Rp150.000 per orang, evaluasi penunjukan dengan surat keputusan (SKP) bagi auditor SMK3, Ahli K3, atau dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja Rp120.000 per orang, penerbitan atau perpanjangan SKP tersebut Rp150.000 per dokumen, serta evaluasi penerbitan lisensi operator, teknisi, petugas K3, atau juru Rp120.000 per orang (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Angka ini adalah tarif negara, bukan biaya kursus yang ditetapkan penyelenggara pelatihan.
Latar Penelitian
Burke dkk. (2006) menghimpun 95 studi kuasi-eksperimen dengan 20.991 peserta dan membagi metode pelatihan menurut keterlibatan peserta: paling rendah (ceramah, pamflet, video), sedang (instruksi terprogram, umpan balik), dan paling tinggi (behavioral modeling dan praktik langsung). Lima tahun kemudian, Burke dkk. (2011) menghimpun 113 studi dengan 24.694 pekerja untuk menguji apakah tingkat bahaya pekerjaan mengubah hubungan antara metode dan hasil pelatihan.
Hasil Utama
Pada meta-analisis pertama, makin aktif peserta dilibatkan, makin besar peningkatan pengetahuan dan makin besar penurunan kecelakaan, penyakit, dan cedera. Semua metode menghasilkan perbaikan perilaku yang bermakna, tetapi pelatihan dengan pemodelan perilaku, latihan yang banyak, dan dialog umumnya lebih efektif (Burke dkk., 2006).
Meta-analisis kedua menambahkan syarat. Pelatihan yang sangat melibatkan peserta jauh lebih efektif daripada pelatihan pasif bila tingkat keparahan bahaya tinggi, sedangkan pada bahaya ringan efektivitas keduanya sebanding (Burke dkk., 2011). Para peneliti menamai mekanisme ini dread factor: praktik dan dialog membuat peserta menyadari nyata bahaya pekerjaannya, dan kesadaran itu mendorong mereka belajar.
Sebagai pembanding, meta-analisis Ricci dkk. (2016) atas 28 studi tahun 2007 sampai 2014 menemukan dukungan kuat bagi efek pelatihan terhadap sikap dan keyakinan, lebih lemah terhadap pengetahuan, sedang terhadap perilaku, dan kecil terhadap kesehatan. Pelatihan kelas, meski paling banyak dipakai, tidak bermakna untuk hasil pengetahuan dalam kajian itu.
Batas Bukti
Ketiga kajian bertumpu sebagian besar pada studi kuasi-eksperimen, sehingga hubungan sebab akibatnya tidak sekuat uji acak. Kajian Burke sebagian besar mencakup studi yang lebih tua dan banyak berasal dari Amerika Serikat, sedangkan Ricci dkk. (2016) hanya memasukkan studi berbahasa Inggris. Kami tidak menemukan meta-analisis serupa yang khusus menelaah pelatihan K3 di Indonesia, sehingga penerapan temuan ini pada konteks lokal tetap merupakan tafsiran.
Makna Bagi Praktik
Menurut kami, PP 41/2023 memperjelas komponen biaya dari negara, tetapi efektivitas pelatihan tetap ditentukan pilihan metode perusahaan. Temuan Burke dkk. (2011) memberi dasar untuk membedakan perlakuan: materi umum berisiko rendah dapat memakai metode yang lebih ringkas, sedangkan pekerjaan dengan bahaya berat seperti ruang terbatas, bekerja di ketinggian, dan pengoperasian pesawat angkat layak mendapat porsi praktik dan simulasi yang besar. Beberapa langkah yang dapat diambil:
- Petakan pekerjaan menurut tingkat keparahan bahaya sebelum menyusun anggaran pelatihan tahunan, lalu alokasikan porsi praktik terbesar pada kelompok bahaya berat (Burke dkk., 2011).
- Rancang setiap sesi dengan demonstrasi, praktik oleh peserta, dan umpan balik, bukan hanya ceramah dan tayangan (Burke dkk., 2006).
- Ukur hasil pelatihan pada perilaku di lapangan, misalnya melalui observasi, bukan hanya nilai ujian di kelas (Ricci dkk., 2016).
- Manfaatkan tarif Rp0 bagi usaha mikro dan kecil untuk surat keterangan layak K3 dan sertifikasi K3 sesuai ketentuan yang berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).
Peran Nusa Safety
Nusa Safety membantu perusahaan merancang kurikulum yang menekankan praktik melalui Pengembangan Modul Pelatihan Kustom, dan latihan berbasis skenario dapat diperkaya dengan Simulator Keselamatan Digital. Untuk pekerjaan berbahaya berat tersedia program seperti Masuk Ruang Terbatas dan Bekerja di Ketinggian. Pelatihan bersertifikat Kemnaker diselenggarakan bersama mitra PJK3 berizin, sedangkan Nusa Safety hanya menerbitkan sertifikat pelatihan internal dan bukan PJK3.
Artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum atau profesional untuk kasus tertentu.
Daftar Pustaka
- Burke, M. J., Salvador, R. O., Smith-Crowe, K., Chan-Serafin, S., Smith, A., & Sonesh, S. (2011). The dread factor: How hazards and safety training influence learning and performance. Journal of Applied Psychology, 96(1), 46-70. https://doi.org/10.1037/a0021838
- Burke, M. J., Sarpy, S. A., Smith-Crowe, K., Chan-Serafin, S., Salvador, R. O., & Islam, G. (2006). Relative effectiveness of worker safety and health training methods. American Journal of Public Health, 96(2), 315-324. https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.059840
- Fajrul. (2023, November 11). Kemnaker sosialisasikan PP 41 Tahun 2023 tentang PNBP guna tingkatkan layanan K3 [Manpower Ministry socialises Government Regulation 41 of 2023 on non-tax revenue to improve OHS services]. Media Asuransi. https://mediaasuransinews.co.id/nasional/kemnaker-sosialisasikan-pp-41-tahun-2023-tentang-pnbp-guna-tingkatkan-layanan-k3/
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan [Government Regulation 41 of 2023 on the types and rates of non-tax state revenue at the Ministry of Manpower]. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2356/peraturan-pemerintah-nomor-41-tahun-2023
- Ricci, F., Chiesi, A., Bisio, C., Panari, C., & Pelosi, A. (2016). Effectiveness of occupational health and safety training: A systematic review with meta-analysis. Journal of Workplace Learning, 28(6), 355-377. https://doi.org/10.1108/JWL-11-2015-0087
